Jakarta - Anggota DPR RI Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk fokus menjalankan tugas utamanya mengurus Bantuan Sosial (Bansos), termasuk memperbarui data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Terlebih, menurut Lulung, BLT yang menjadi pengganti Bansos Sembako ini termasuk program perlindungan sosial yang begitu dinanti oleh masyarakat.
Makanya, ketimbang sibuk blusukan, Bu Risma sebaiknya memprioritaskan Bansos BLT dulu karena ini menyangkut hajat rakyat banyak.
"Warga menunggu kiriman Bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka," ujar Lulung kepada wartawan, Jumat, 8 Januari 2021.
Lulung mengatakan, Risma seharusnya lebih memprioritaskan Bansos BLT daripada sibuk blusukan. Menurutnya, jangan sampai timbul tunawisma baru akibat tidak mendapatkan Bansos dari pemerintah.
"Makanya, ketimbang sibuk blusukan, Bu Risma sebaiknya memprioritaskan Bansos BLT dulu karena ini menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma-tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan Bansos pemerintah," kata Lulung.
Lulung mengungkapkan, aksi blusukan Risma dapat menyinggung pekerjaan orang lain karena untuk mencari tunawisma sudah menjadi tugasnya Satpol PP.
Oleh karena itu, Lulung mengingatkan, jangan sampai semakin membuat publik berspekulasi dan menganggapnya sebagai manuver politik untuk menyerang pihak tertentu.
“Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas melihat yang begitu. Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain, sudah lah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI," ungkap Lulung.
Menurut Lulung, Risma seharusnya membuat strategi baru demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk tunawisma saja. Termasuk program dalam menghadapi pandemi.
"Bu Risma kan ada Sekjen, Dirjen, dan staf di Kemensos, tolong utamakan program-program yang menunjang kerja Kemensos, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujarnya.
Sebelumnya, KPK juga telah mengingatkan Kemensos untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial Covid-19. KPK juga sudah mengirimkan rekomendasi dan berharap ada perbaikan dalam penyelenggaraan Bansos untuk menutup potensi terjadinya perbuatan kecurangan yang melanggar hukum, seperti yang belum lama terjadi korupsi bansos. [] (Amalia Amriati Fajri)
