Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyiapkan tujuh catatan pertanyaan terkait pekerjaan yang menanti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari mendatang.
Wakil LPSK, Edwin Partogi menyebut catatan yang pertama, yaitu seperti apa yang akan diterapkan oleh Kapolri dalam menyikapi kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian.
Berdasarkan catatan LPSK pada 2019 ada sekitar 24 permohonan perlindungan perkara penyiksaan, sedangkan pada 2020 tercatat hanya ada 13 permohonan.
“Artinya, terjadinya penurunan sebesar 54 persen perkara penyiksaan pada 2020 dibanding 2019. Namun bila merujuk jumlah terlindung, pada 2020 terdapat 37 terlindung LPSK dari peristiwa penyiksaan,” ujarnya pada Minggu, 17 Januari 2021.
Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan ‘Restorative Justice’ sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana.
Baca juga: Listyo Sigit Minta Doa Restu ke Para Mantan Kapolri
Pada catatan kedua, Edwin mengatakan bahwa pertanyaan ini sering muncul menjadi pertanyaan publik, yaitu bagaimana Kapolri menyikapi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.
“Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya,” tuturnya.
Kemudian, ia menyebut catatan ketiga, yaitu bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan oleh Polri terkait situasi penjara yang kelebihan kapasitas.
“Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan ‘Restorative Justice’ sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana,” tuturnya.
Catatan keempat, yaitu bagaimana upaya Kapolri dalam menangani kasus korupsi di korpsnya, seperti contoh kasus Djoko Tjandra yang melibatkan oknum anggota kepolisian.
“Menjadi tugas Kapolri agar pelayanan dan proses hukum di tubuhnya bersih dari praktik transaksional yang dapat menghilangkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Baca juga: Ketum FOKSI: Calon Kapolri Listyo Sigit Low Profil dan Dekat Ulama
Kelima, yaitu terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan nasional. Edwin mengatakan bahwa Polri wajib aktif dalam melakukan patroli siber dalam menangani konten pornografi dunia maya.
“Polri dituntut aktif melakukan patroli siber untuk memerangi konten pornografi di dunia maya,” ujarnya.
Catatan keenam, yaitu bagaimana strategi Kapolri dalam kolaborasi dan sinergi Polri dalam penegakkan hukum bersama dengan LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan yang lainnya. Edwin menyampaikan bahwa Kapolri harus mampu dalam membangun koordinasi dan sinergi.
“Kapolri diharapkan mampu membangun koordinasi dan sinergi, tidak berhenti menjadi slogan,” ujarnya.
Catatan yang terakhir, adalah bagaimana strategi Polri meningkatkan keamanan zona terorisme di Sulawesi Tengah dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua, yang berpotensi adanya korban dari masyarakat. [] (Amira Salsabila Aprilia)
