Bantaeng - Ketua Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Bantaeng, Asriyudi Asman berjanji akan memanggil berbagai pihak yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya pupuk di Kabupaten Bantaeng.
"Rencana Kamis depan kami akan memanggil semua pihak terkait masalah pupuk, terutama empat distributor pupuk yang beroperasi di wilayah Bantaeng. Begitu juga akan mendengarkan pihak KP3 terkait pengawasannya," kata legislator DPRD Bantaeng, Asriyudi, Selasa, 14 Januari 2020.
Hal itu dijelaskan Politisi PPP ini, setelah mendapati aspirasi dari Forum Pemerhati Petani Butta Toa (FP2BT) Kabupaten Bantaeng di Gedung DPRD setempat.
Rencana Kamis depan kami akan memanggil semua pihak terkait masalah pupuk.
Asriyudi juga mengapresiasi itu. Sebab kondisi petani kata dia, sudah mengalami kelangkaan pupuk selama 3 bulan terakhir.
Sehingga Komisi B DPRD Bantaeng mempertimbangkan rencana membentuk tim independen agar pengawasan pupuk bisa lebih optimal.
Koordinator FP2BT, Jamaluddin Jamal menyebut, harga penjualan pupuk saat ini hingga kisaran Rp 120.000 sampai Rp 150.000 atau terbilang di atas HET, serta tidak jalannya sistem pengawasan pupuk oleh KP3.
"Kelangkaan pupuk di daerah ini sangat memprihatinkan karena sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Ini juga menyebabkan harga cukup tinggi ditambah lagi tidak adanya upaya KP3 melakukan fungsinya dengan baik," kata Jamal.
"Saat ini harga pupuk di pasaran naik cukup tinggi. Jika mengacu harga srandar atau Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp 93 ribu," sambung dia.
Sedangkan Koordinator FP2BT lainnya, Aidil Adha, meminta distributor pupuk Kaltim harus ada penegasan terkait kelangkaan ini. Sebab dari pantauan pihaknya ditemukan ada pupuk yang dijual ke daerah lain seperti Bulukumba.
"Kami meminta lembaga yang punya kewenangan terkait masalah pupuk ini dapat menegakkan aturan dengan memberi sanksi bagi pelanggar aturan," tegas Aidil. []