Pematangsiantar - Bebasnya judi tembak ikan beroperasi di Kota Pematangsiantar, Sumut, membuat sejumlah pihak gerah dan mendesak kepolisian memberantas judi yang berkedok permainan tersebut.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poros Willy Sidauruk, kepada Tagar menyatakan, pihaknya meminta penegak hukum bersinergi memberantas judi di Kota Pematangsiantar.
Dia menyebut, di masa pandemi Covid-19, perjudian akan meningkatkan tingkat kriminalitas dan meresahkan masyarakat sekitar.
"Saya berharap judi ini harus segera dibumihanguskan. Apalagi berbenturan dengan keadaan pandemi yang meningkatkan angka kriminal, ada rasa ketagihan untuk bermain. Ini berdampak akan munculnya tindakan kriminal baru. Untuk hal ini kami akan laporkan ke Polda," kata Willy, Jumat, 4 September 2020.
Diketahui, dengan modus permainan anak judi tembak ikan beroperasi bebas di Kota Pematangsiantar. Polisi sendiri berdalih, izin usaha tersebut sudah diterbitkan oleh pemerintah kota setempat.
Kalau izin yang di Prambanan baru tahun ini. Tapi kami belum melihat secara langsung sesudah izin ke luar
Saat ini terdapat tiga lokasi yang diketahui membuka usaha yang melanggar aturan tersebut, yakni dua di Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, tepatnya di Jalan Prambanan dan Jalan Sriwijaya.
Satu lagi berada di kompleks Siantar Bisnis Center (BST) di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Barat, yang telah beberapa tahun beroperasi.
Ketua LBH Poros Willy Sidauruk. (Foto: Adv FB WillY Sidauruk)
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar, Ajun Komisaris Polisi Edi Sukamto saat ditemui Tagar di kantornya pada Kamis, 3 September 2020 mengatakan, pemerintah kota telah mengeluarkan izin usaha tersebut.
"Tapi kan mereka sudah punya izin. Coba izinnya ditanyakan kepada pak wali kota. Nanti kalau izinya layak dicabut ya silakan. Yang mengeluarkan izin siapa? Ya sudah ditanyakan sama mengeluarkan izin saja," kata Edi.
Kepala Dinas Perizinan Pematangsiantar, Agus Salam tak menampik pihaknya mengeluarkan izin usaha ke tiga lokasi judi itu. Namun, katanya izin itu bukan untuk permainan judi melainkan permainan anak.
"Izin permainan, tempat bermain anak. Kalau jumlah kurang tau aku berapa jumlahnya. Tapi keknya lebih dari satu," ujar Agus.
Dia menyampaikan, pihaknya tidak mengetahui izin tersebut dijadikan lokasi perjudian. Menurutnya, jika melanggar kesepakatan awal pemerintah akan melakukan tindakan.
"Kalau izin yang di Prambanan baru tahun ini. Tapi kami belum melihat secara langsung sesudah izin ke luar. Kalau memang melanggar bisalah dilaporkan ke Satpol PP," tuturnya.[]
