LBH Medan: HUT Bhayangkara Jangan Cuma Seremonial

Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

Medan - Polri memperingati hari jadi atau hari ulang tahun (HUT) ke-73. Tetapi pelayanan masih jauh dari harapan, terutama bagi masyarakat miskin. Itu terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumut.

Hal itu diungkapkan oleh Maswan Tambak SH selaku Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Senin 1 Juli 2019.

"Dalam HUT Bhayangkara ke-73 tahun ini, Polri jangan menjadikan ini hanya sekadar seremonial saja. Tetapi harus menjadi refleksi perbaikan," ujar Maswan.

Menurut dia, sampai saat ini pelayanan Polri masih jauh dari harapan, terutama bagi masyarakat miskin. Kalau warga kelas bawah melapor suatu masalah, diproses dengan lambat.

"Berdasarkan data yang sudah masuk kepada kami di LBH Medan, banyak kasus yang belum maksimal pelayanannya, bahkan jika korban dari warga miskin, pelayanan cenderung menyendat," tuturnya.

Polisi selalu bekerja sesuai dengan undang-undang, jika ada masyarakat yang mengalami kurang pelayanan, atau pelayanan polisi tidak maksimal, silakan melapor

Selama tahun 2019, ada enam belas kasus yang diterima oleh LBH Medan, ini harusnya menjadi perhatian untuk perbaikan Polri ke depan.

"Tahun 2018 ada lima belas kasus, tahun 2019 ada enam kasus, ini berdasarkan data yang masuk. Kami berharap agar Polri tidak risih dengan ini, kalau bisa menjadi catatan referensi," sambung Maswan.

Adapun perkara yang masih berlarut-larut penanganannya di Polsek Medan Baru, Medan Area, Deli Tua, Polrestabes Medan dan Polda Sumut. Perkara yang ditangani juga bervariasi, mulai dari pemerasan, penembakan, penangkapan tanpa surat penangkapan dan lainnya.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menyebut pihaknya siap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat termasuk warga miskin.

"Polisi selalu bekerja sesuai dengan undang-undang, jika ada masyarakat yang mengalami kurang pelayanan, atau pelayanan polisi tidak maksimal, silakan melapor, ada wajahnya, polisi siap dikritik yang membangun untuk suatu perbaikan," jelasnya. []

Baca juga:

Berita terkait