Larangan Hijab di Sekolah dan Perguruan Tinggi di India

Sebuah pengadilan di India, 15 Maret 2022, menegakkan larangan mengenakan hijab di kelas di Negara Bagian Karnataka
Perempuan Muslim India memprotes kebijakan larangan jilbab saat menghadiri kelas di beberapa sekolah di negara bagian Karnataka, India selatan, 13 Februari 2022 (Foto: voaindonesia.com - AP/Rafiq Maqbool)

Jakarta – Sebuah pengadilan di India, pada hari Selasa, 15 Maret 2022, menegakkan larangan mengenakan hijab di kelas di Negara Bagian Karnataka. Dalam keputusan yang kemungkinan akan semakin memperdalam ketegangan agama di negara itu, pengadilan tersebut mengatakan bahwa jilbab bukan praktik agama yang penting dalam Islam.

Pengadilan tinggi negara bagian Karnataka menyampaikan putusan itu setelah mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh para mahasiswa Muslim yang menentang larangan pemerintah terhadap hijab yang telah diterapkan beberapa sekolah dan perguruan tinggi dalam dua bulan terakhir.

Larangan itu tidak meluas ke negara bagian-negara bagian India lainnya, tetapi putusan pengadilan itu dapat menjadi preseden bagi seluruh negara itu.

protes perempuan muslim indiaSejumlah muslimah melakukan demonstrasi di Hyderabad untuk memprotes kebijakan yang melarang siswa di sekolah menengah yang dikelola pemerintah di negara bagian Karnataka mengenakan jilbab (Foto: voaindonesia.com - AFP/Noah Seelam)

Perselisihan dimulai pada Januari ketika sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di distrik Udupi, Karnataka, melarang siswa yang mengenakan hijab memasuki ruang kelas. Larangan itu memicu protes para pelajar Muslim yang mengatakan mereka kehilangan hak-hak dasar mereka untuk pendidikan dan agama. Aksi protes itu ditanggapi aksi protes balasan para siswa Hindu yang mengenakan selendang safron, warna yang terkait erat dengan agama itu dan disukai oleh kelompok-kelompok nasionalis Hindu.

Lebih banyak sekolah di negara bagian itu kemudian mempraktikkan larangan serupa. Pengadilan tinggi negara bagian itu akhirnya melarang para siswa mengenakan hijab dan pakaian keagamaan apa pun sementara menunggu putusan pengadilan.

Pengadilan dalam putusannya mengatakan pemerintah negara bagian memiliki kewenangan untuk menentukan pedoman seragam bagi siswa sebagai “pembatasan yang wajar atas hak-hak dasar''.

Keputusan itu dikeluarkan pada saat kekerasan dan ujaran kebencian terhadap Muslim meningkat di bawah pemerintahan partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Partai itu juga memerintah negara bagian Karnataka.

Selama beberapa pekan terakhir, masalah ini telah menjadi isu penting orang-orang Muslim di India dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka takut disingkirkan sebagai minoritas di India dan memandang larangan hijab sebagai eskalasi nasionalisme Hindu yang mengkhawatirkan di bawah pemerintahan PM Narendra Modi (ab/uh)/voaindonesia.com. []

Kelompok-kelompok Minoritas Agama di India Kian Tertekan

Penutupan Masjid di Khasmir Ingkari Kebebasan Beragama di India

Cinta Beda Agama di India Bisa Berakhir dengan Pembunuhan

UU Antiperpindahan Agama Polisi India Tangkap 10 Pria

Berita terkait
UU Antiperpindahan Agama Polisi India Tangkap 10 Pria
Polisi di bagian utara India tangkap 10 pria yang diduga memaksa perempuan untuk mengubah agama mereka setelah menikah
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi