TAGAR.id, Jakarta – Pemerintah Komunis China, 1 September 2022, mengecam laporan PBB mengenai pelanggaran HAM di Xinjiang dan menuding laporan itu sebagai alat politik yang bertujuan membendung kemajuan negara itu.
Dalam laporan itu, PBB menyimpulkan bahwa klaim penyiksaan dan kerja paksa di Xinjiang dapat dipercaya dan memperingatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah terjadi.
Laporan penting itu merinci serangkaian pelanggaran HAM terhadap Uyghur dan kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh itu, dan membenarkan banyak tuduhan yang telah lama diajukan oleh kelompok-kelompok HAM, negara-negara Barat dan komunitas Uighur di pengasingan.
Meski demikian, laporan itu tidak menyebut tindakan China di Xinjiang sebagai genosida -klaim yang dibuat beberapa anggota parlemen Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Warga Uyghur yang tinggal di Turki melakukan aksi protes terhadap kebijakan represif China di Xinjiang, dalam aksi di depan Konsulat China di Istanbul (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP)
"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya .... merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," kata laporan itu.
Laporan itu mengatakan, dunia sekarang harus memberikan "perhatian mendesak" pada situasi HAM di Xinjiang.
China mengecam keras laporan itu dan menentang keras perilisannya. Bejing bahkan mempublikasikan dokumen lebih dari 100 halaman dari pemerintah provinsi Xinjiang yang membela kebijakannya di wilayah tersebut.
"Apa yang Anda disebut laporan kritis ini direncanakan dan dibuat langsung oleh AS dan beberapa kekuatan Barat. Laporan itu sepenuhnya ilegal dan tidak valid," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers, Kamis, 1 September 2022.
"Laporan itu adalah kumpulan informasi yang keliru, dan itu adalah alat politik yang berfungsi sebagai bagian dari strategi Barat yang memanfaatkan Xinjiang untuk mengendalikan China," tambahnya.
Konasheher, salah satu daerah di Kashgar, Wilayah Otonomi Uighur di Xinjiang, China. (Foto: abc.net.au/indonesian - AP)Wang juga mengecam kantor urusan HAM PBB karena telah tunduk dan menjadi kaki tangan AS dan Barat. Ia menyebut, kesimpulan PBB yang tidak menyebut tindakan China sebagai genosida menunjukkan bahwa "kebohongan Amerika dan sekutu-sekutunya telah berantakan".
Michelle Bachelet, kepala urusan HAM PBB, memutuskan bahwa evaluasi penuh mengenai situasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) diperlukan, dan berencana merilisnya sebelum masa jabatan empat tahunnya sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM berakhir pada akhir Agustus 2022. Ia melakukannya dalam 13 menit tersisa pada Rabu, 31 Agustus 2022, pukul 11:47 malam, di Jenewa.
"Saya mengatakan bahwa saya akan menerbitkannya sebelum mandat saya berakhir dan saya berhasil melakukannya," kata Bachelet dalam email yang dikirim ke Kantor Berita AFP, Kamis. (ab/uh)/AFP/voaindonesia.com. []
