Tangerang - Terkait dengan kolaborasi mendukung program resolusi pemasyarakatan tahun 2020, Lapas kelas IIA beserta UPT lainnya kerap mendengarkan pidato dari Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Utami melalui teleconference Nasional dalam acara media gathering yang bertempat di aula Lapas Kelas IIA, Tangerang, Banten, pada 27 Februari 2020.
Adapun 15 program resolusi yang menjadi fokus UPT yakni berkomitmen mendorong 681 Satuan kerja Pemasyarakatan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, pemberian Hak Remisi kepada 288.530 narapidana, pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) kepada 69.358 narapidana, pemberian program rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika.
Selain itu juga ada penyediaan makanan siap saji pada UPT pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh Lapas/ Rutan, peningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikat kepada 35.860 narapidana, mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 hektar.
Kemudian, mewujudkan zero overcrowding, mewujudkan penyelesaian overcrowding, meningkatkan PNBP sebesar 7 miliar rupiah, pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan pada tiap wilayah, menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA, mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 Rupbasan, dan terakhir menghantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI.
Supriyanto, Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA menuturkan bahwa pihaknya tidak keberatan dan pastinya mendukung resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Tetapi untuk mencapai pada penerapan yang ideal, tentunya resolusi ini dibutuhkan kerja sama dengan semua stakeholder. "Kami jelas sangat mendukung," ujarnya.
Supriyanto menyebutkan akan menerapkan makanan siap saji di lapas Pemuda Kelas IIA. Selanjutnya, pihaknya juga akan berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Sehingga kami di 2020, semua tidak ada pungli. Jadi, biaya-biaya akan di-cover negara semua yang penting berkelakuan baik," katanya.
Ia menyebut para warga binaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang juga akan terus didorong mengikuti pelatihan kemandirian. Adapun pelatihan yang akan diterapkan, yakni pertanian dan tata boga.
Nantinya, sambung Supriyanto, hasil pertanian dan tata boga itu akan didorong untuk hal yang bersifat ekonomis. Jadi selain memberdayakan, warga binaan dan negara juga sejahtera. "Jadi, dari hasil pelatihan kemandirian diharapkan bisa menghasilkan mereka dapat remisi dan setor kas negara," kata Supriyanto. []
