Bandung - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah bagi pemulihan ekonoki pasca pandemi Covid-19. Antara lain telah melakukan penempatan uang negara kepada bank himbara (Himpunan Bank Milik Negara) senilai Rp 30 triliun yang diharapkan meningkatkan leverage penyaluran kredit minimal tiga kali lipat atas dana yang ditempatkan. Untuk mendukung pemulihan sektor UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro), pemerintah juga memberikan subsidi bunga/margin untuk kredit/pembiayaan UMKM dalam rangka PEN (pemulihan ekonomi nasional).
Pada konteks pembangunan daerah, pemerintah pun telah mengalokasi anggaran untuk Pemda melalui instrumen pinjaman daerah senilai Rp 15 triliun sebagai bagian dari program PEN. Wabah pandemi Covid-19 jelas menekan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi sejumlah agenda prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan lain seperti melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pelayanan publik yang krusial.
Selain itu, pemerintah juga menempatkan uang negara senilai Rp 11,5 triliun kepada sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bank DKI Rp 2 triliun, BJB Rp 2,5 triliun, BPD Jateng Rp2 triliun, BPD Jatim Rp2 triliun, Bank SulutGo Rp2 triliun, BPD Bali Rp 1 triliun, Bank DIY Rp1 triliun. Penempatan uang negara pada sejumlah bank daerah tentunya dapat menambah likuiditas seiring berkurangnya penempatan kas daerah akibat tekanan pendapatan daerah.
"Namun, Saya mengimbau agar pemerintah, pemerintah daerah, serta bank daerah untuk memastikan agar uang negara ini digunakan sepenuhnya untuk ekspansi kredit bagi debitur UMKM lokal sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah. Di samping itu, saya juga meminta pemerintah dan pemda memastikan agar penyaluran kredit yang dilaksanakan menggunakan uang negara ini disertai dengan suku bunga yang rendah agar masyarakat dapat mengakses sumber dana murah tersebut untuk kembali menggerakan perekonomian," ujar
Anggota DPR RI Komisi XI, Putri Komarudin, dalam webinar bersama FEB Unpad, Bandung, bertema "Peran OJK dalam Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan," 27 Agustus 2020.
Saat ini baik DPR maupun pemerintah beserta otoritas terkait tengah fokus untuk memaksimalkan pelaksanaan strategi-strategi tersebut, agar dapat menahan kontraksi ekonomi yang diharapkan perlahan-lahan mulai membaik pada kuartal III dan IV nanti. Disamping itu, berbagai stimulus tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi dan menahan dampak resesi negara tetangga maupun ekonomi global.
Sementara itu Aldrin Herwani menegaskan langkah pemulihan ekonomi oleh pemerintah sebenarnya sudah on the track. Hanya saja pemerintah harus lebih fokus pada sektor riil. "Semua yang direncanakan dan dikerjakan sudah on the track. Saya hanya berharap pemerintah lebih fokus pada sektor riil. Sebab akan menggerakan sektor lainnya pasca Covid-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berkahir, sehingga semua harus sinergis dalam pemulihan ekonomi dengan fokus pada sektor ril," kata Aldrin.
Aldrin mengatakan jika sektor riil kembali berjalan maka sektor jasa keuangan pun akan kembali menggeliat. Ia mengkhawatirkan NPL industri jasa keuangan akan melonjak tajam diakhir tahun 2020, jika sektor riil tidak kembali bergerak. "Kalau hasil hitungan saya, NPL bisa mencapai 7,5% di akhir tahun. Tapi semoga saja tidak. Di sinilah perlu peran pengawasan yang lebih ketat dari OJK," ujar Aldrin.
Aldrin juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK sudah berjalan semestinya dan dimasa depan perlu memperluas kembali fungsi OJK, bukan malah mengurangi fungsi pengawasan, apalagi membubarkan OJK.
"Ngawur kalau OJK harus bubar, dengan kondisi saat ini saja pengawasan masih ada yang lepas. Kedepan justru harus diperkuat, bisa dengan menambah orang atau membuat produk atau peraturan OJK yang lebih tegas dan transparan. Harus lebih berani dan jangan selalu politis," kata Aldrin (Jo/jabarprov.go.id). []
