Jakarta - Media dinilai tak jarang membuat berita sensasional terkait Covid-19. Hal itu dinilai bisa berdampak negatif terhadap upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Hal itu diungkap dr Erlina Burhan, saat berbicara dalam rilis nasional Indikator Politik Indonesia dengan topik Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19 pada Minggu, 21 Februari 2021.
Kepada wartawan jika mengangkat berita soal Covid-19 atau soal vaksinasi, Erlina menyarankan, agar diangkat topik-topik yang bersifat edukatif dan tidak menjurus sensasional.
"Jadi jangan lagi mengangkat topik, 'dua hari setelah divaksin Bupati Sleman terkonfirmasi'. Itu efeknya orang menganggap, aduh percuma ini divaksin masih terkonfirmasi. Coba data yang sama kejadian yang sama, ditampilkan dengan cara yang positif. Misalnya, 'Bupati Sleman terkonfirmasi positif, untung sudah divaksin'," kata dokter spesialis paru tersebut.
Sementara untuk sisi medis, pihaknya kata Erlina, bisa menjelaskan kenapa misalnya orang yang sudah divaksin walaupun terkonfirmasi tetap ada efek yang baik, yakni bisa jadi gejalanya ringan.
"Boleh saja sih sensasional tetapi sensasinya yang inilah sedikit," kata Erlina, seraya menyebut dirinya bukan orang pemerintah, dan bukan orang struktural di pemerintahan. Hanya seorang dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah.
Dia menegaskan, ingin tetap men-support pemerintah karena sudah capek dengan pandemi. Dia mengajak media dan wartawan untuk sama-sama keluar dari pandemi.
"Saya kira wartawan atau media tetap akan banyak penghasilan kalau pandemi ini selesai. Iklan akan makin banyak, berita akan ada saja. Indonesia gak akan kekurangan berita. Jadi marilah kita buat berita-berita yang mengajak, memotivasi orang untuk divaksin," tukasnya.
Sebelumnya di awal, dia mengatakan survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia sangat baik bagi semua pihak untuk bisa melihat gambaran seperti apa penerimaan masyarakat terhadap vaksin.
Menurut Erlina, ada yang menyedihkan dari hasil survei. Setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, dan semua pihak sudah cukup menderita, namun masih saja ada 30 persen masyarakat yang belum atau kurang tahu tentang Covid-19.
Kalau dikatakan soal efek samping, tidak efektif dan tidak merasa sakit, ini tugas saya dan teman-teman menjelaskan
"Ini tinggi sekali ya. Kok ya bisa. Padahal tiap hari televisi dan teman-teman wartawan ngoceh-ngoceh tentang covid. Kami juga orang kesehatan ngoceh-ngoceh terus ya. Media bahkan membuat berita-berita sensasional," ungkapnya.
Kemudian, ada juga temuan 20 persen warga yang masih menganggap Covid-19 adalah hoaks, dan 30 persen menganggapnya berlebihan. "Ini ajaib banget ya, di negara kita. Tapi kenyataannya seperti ini," katanya.
Baca juga:
- Jabar Saber Hoaks Klarifikasi 51 Hoaks Vaksinasi Covid-19
- Sinovac Perbesar Alat Kelamin, Prof Zubairi: Hoaks dan Tak Lucu
Lalu yang lebih menarik sesuai hasil survei, yang Erlina sebut juga ajaib, bahwa sekitar 40 persen warga yang tidak atau belum bersedia divaksin.
"Artinya apa, walaupun ada sekitar 50 persen lebih yang menganggap hoaks, menganggap berlebihan Covid-19, tetapi yang tidak bersedia divaksin hanya 40 persen. Ini sebagian yang percaya hoaks dan menganggap berlebihan (justru) bersedia divaksin. Ini juga menarik. Mungkin juga ada fenomena ikut-ikutan atau bagaimana. Tapi ini angkanya menarik sekali," ungkap perempuan yang juga Ketua Koalisi Organisasi Profesi untuk Tuberkulosis tersebut.
Erlina mengaku senang dengan hasil survei, di mana pihaknya akhirnya mengetahui kelompok mana saja yang penerimaanya kurang terhadap vaksin, seperti orang-orang dengan pendidikan rendah, dan etnis non-Jawa.
"Ini berarti Sunda juga jumlahnya besar, makanya Kang Emil (Gubernur Jabar) khawatir sekali. Tapi ini membuat kita sadar, kalau melakukan edukasi, ya udah deh gak usah capek-capek, langsung ke sasaran. Jadi terima kasih nih Pak Burhanuddin Muhtadi mengurangi effort kita untuk yang lain, walaupun yang lain tetap penting, tetapi kita tahu target kita yang mana," jelasnya.
Kemudian juga kelompok-kelompok muslim, menurut dia, ini barangkali influencer-nya harus diserahkan kepada tokoh-tokoh agama, dan bukan kepada artis lagi. Tokoh agama penting, karena banyak kelompok muslim menolak atau pengetahuan tentang covid kurang.
Lebih jauh, Erlina mengurai soal sebanyak 40 persen orang yang kurang atau tidak bersedia divaksin alasannya soal efek samping, tidak merasa efektif, merasa tubuhnya sehat, tidak mau membayar, tidak halal, dan dianggap sebagai persekongkolan farmasi.
Menurut dia, jika masalah tidak mau membayar sudah bisa diatasi karena pemerintah mengratiskan vaksin.
Sedangkan yang tidak halal, juga sudah ada fatwa MUI. Dia mendorong media massa lebih gencar menyuarakan fatwa MUI yang mengatakan vaksin Sinovac halal dan suci.
"Kalau dikatakan soal efek samping, tidak efektif dan tidak merasa sakit, ini tugas saya dan teman-teman menjelaskan tentang efek sampingnya, tentang efektivitas, tentang kenapa walaupun merasa sehat perlu divaksin," katanya.[]
