Krisis Politik di Malaysia Setelah UMNO Cabut Dukungan

Malaysia dalam krisis politik setelah UMNO mencabut dukungan bagi PM Muhyiddin Yassin yang dinilai gagal kendalikan Covid-19
Bendera nasional Malaysia berkibar di depan Menara Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia (Foto: voaindonesia.com/AP)

Jakarta - Malaysia terjerumus ke dalam krisis politik baru setelah partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa mengumumkan akan menarik dukungannya untuk PM Muhyiddin Yassin, 8 Juli 2021, dan mendesaknya untuk memberi jalan bagi pemimpin baru.

Pengumuman itu berpotensi memicu runtuhnya pemerintahan Muhyiddin yang tidak terpilih melalui pemilu dan penyelenggaraan pemilu baru, meskipun pemilu baru tidak mungkin dilangsungkan selama pandemi virus corona yang menyengsarakan negara itu.

Muhyiddin dan sekutu-sekutunya belum mengeluarkan komentar terkait keputusan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu.

PM Malaysia Muhyiddin YassinPerdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, berfoto bersama di gedung parlemen, di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 26 November 2020. (Foto: voaindonesia.com/AP)

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai kejatuhan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partainya -Partai Bersatu- dan sejumlah partai yang lebih kecil bergabung dengan UMNO, yang tersingkir dalam pemilu 2018, untuk membentuk pemerintahan baru. Tetapi aliansi itu tidak stabil dengan mayoritas tipis di Parlemen.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Kamis pagi, bahwa pemerintah Muhyiddin telah gagal mengendalikan pandemi virus corona. Ia mengatakan kebijakan Muhyiddin yang tidak konsisten dan tindakan lockdown yang setengah matang telah memperdalam kesulitan ekonomi.

Zahid mendesak Muhyiddin untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemimpin sementara untuk mengambil alih sampai pandemi mereda dan pemilihan umum dapat diselenggarakan dengan aman.

“Hal ini penting untuk memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang benar-benar stabil dan memiliki mandat mayoritas rakyat,'' katanya usai rapat dengan badan pengambil keputusan tertinggi UMNO itu.

Pengumuman soal bendera putihPengumuman soal bendera putih ditayangkan di papan elektronik raksasa di pinggir jalan Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, pada 5 Juli 2021 (Foto: bbc.com/indonesia – EPA)

Keputusan UMNO muncul hanya beberapa jam setelah Muhyiddin menunjuk Menteri Pertahanan Ismail Sabri, yang berasal dari UMNO, sebagai wakilnya dalam upaya membujuk partai untuk tetap bertahan dalam aliansi. Ketegangan telah terjadi selama berbulan-bulan dalam aliansi yang berkuasa, di mana UMNO tidak senang diposisikan sebagai pemain kedua setelah Partai Bersatu.

Kantor Muhyiddin juga mengatakan Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein akan mengambil alih jabatan Ismail sebagai satu dari empat menteri senior.

Para analis mengatakan Muhyiddin telah memecah UMNO dengan menunjuk para pemimpin lapis kedua ke kabinetnya dan memperkuatnya dengan penunjukan-penunjukan baru. Media-media setempat melaporkan bahwa Ismail memimpin oposisi terhadap rencana Zahid untuk keluar dari aliansi yang berkuasa pada pertemuan UMNO tetapi belum membuat pernyataan publik.

UMNO memiliki 38 anggota parlemen tetapi hanya 15 yang merupakan anggota badan pembuat keputusan tertinggi partai, sehingga tidak pasti apakah mereka semua, terutama yang ada di Kabinet, akan mengikuti garis kebijakan partai.

Tidak ada koalisi yang memiliki mayoritas yang jelas di Parlemen. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mungkin mencoba mencari dukungan tetapi Zahid mengatakan UMNO tidak akan mendukung pencalonannya sebagai perdana menteri.

UMNO awal tahun ini mengatakan partainya tidak akan bekerja sama dengan aliansi Muhyiddin dalam pemilu berikutnya. Upaya partai itu untuk mengusulkan pemilu lebih awal telah terhalang oleh krisis virus corona yang memburuk. Malaysia melakukan lockdown nasional kedua sejak 1 Juni.

Zahid mencatat bahwa kematian di Malaysia akibat pandemi telah berlipat ganda menjadi 5.768 sejak lockdown tersebut dimulai. Total infeksi virus corona yang dikonfirmasi di Malaysia sekarang mendekati 800.000, dengan infeksi harian menembus 7.000 dalam dua hari terakhir.

Ahmad Zahid HamidiAhmad Zahid Hamidi, mantan wakil perdana menteri Malaysia dan penjabat presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu, berbicara kepada wartawan selama konferensi pers di Kuala Lumpur, 14 Mei 2018. (Foto: voaindonesia.com/AFP)

Ia mengatakan Muhyiddin menyalahgunakan keadaan darurat virus corona yang diumumkan pada Januari untuk keuntungan politiknya. Keadaan darurat membuat Parlemen ditangguhkan, dan ini berarti dukungan untuk kepemimpinan Muhyiddin tidak dapat diuji.

Muhyiddin setuju untuk mengizinkan Parlemen bersidang kembali pada 26 Juli 2021, atau menjelang berakhirnya keadaan darurat pada 1 Agustus 2021, setelah menghadapi tekanan yang meningkat, termasuk dari raja negara itu (ab/uh)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Partai Kunci Aliansi Malaysia Tarik Dukungan Untuk PM Muhyiddin
Partai politik terbesar Malaysia dan sekutu penting dalam koalisi yang berkuasa, menarik dukungan untuk PM Malaysia, Muhyiddin Yassin
Warga Malaysia Kibarkan Bendara Putih di Tengah Lockdown
Malaysia lockdown ketat demi redam penularan Covid-19, sejumlah warga kibarkan bendera putih minta tolong
Kerja Paksa di Pabrik Sarung Tangan di Malaysia Meningkat
Kondisi sejumlah pekerja migran di pabrik-pabrik Malaysia yang menyediakan banyak pasokan pakaian pelindung dunia kian buruk
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.