Rembang - Penataan Kota Pusaka di Kecamatan Lasem, Rembang, direncanakan mengalami perluasan wilayah. Perluasan itu mencakup lima kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal warga setempat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang Dwi Wahyuni menyampaikan, setelah dilakukan paparan hasil Detail Enginering Design (DED) beberapa waktu lalu, rencana pembangunan Kota Pusaka Lasem ditambah menjadi lima titik kawasan. Yakni area masjid, Alun-alun, Pecinan, Bonang, hingga Kampung Batik.
"Kalau dulu kan cuma mencakup Alun-alun kemudian Pecinan. Sekarang menjadi lima titik kawasan," kata dia, Senin, 28 September 2020.
Kawasan Kota Pusaka Lasem nantinya akan dibuat seperti Kota Lama yang ada di Semarang.
Wahyuni menyebutkan, kelima titik itu akan dikembalikan sebagaimana fungsinya. Misalnya di Alun-alun Lasem yang bakal dirombak dengan bangunan ruko dua lantai untuk para pedagang dan diberi fasilitas untuk publik.
"Sekarang ini kan banyak pedagang kali lima nanti bisa ditata sehingga berfungsi seperti alun-alun pada umumnya. Para pedagang juga nanti yang punya toko bisa menempati ruko yang ada di selatan Alun-alun," ucap dia.
Terkait sosialisasi kepada pedagang yang ada di Alun-alun Lasem, kata dia, nantinya akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinindagkop UMKM) Rembang. ”Kalau kami di perencanaan,” lanjutnya.
Baca lainnya:
- Hanung Bramantyo Jatuh Cinta pada Kota Lama Semarang
- Kekurangan Kota Lama Semarang di Mata Jokowi
- Kota Lama Makin Eksotis dengan Loko Kuno dan Dancing Fountain
Selain Alun-alun, salah satu yang akan dijadikan titik pembangunan adalah area stasiun. Bangunan itu merupakan peninggalan Belanda, rencananya juga akan dikembalikan sebagaimana mestinya.
"Kawasan Kota Pusaka Lasem nantinya akan dibuat seperti Kota Lama yang ada di Semarang," terangnya.
Wahyuni menambahkan, proyek Kota Pusaka dikerjakan pada 2021 dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan rencana pembangunan kawasan Kota Pusaka Lasem dianggarkan sekitar Rp 65 Miliar.
”Itu anggaran pusat. Kami harus ada UKLUPL, Andalalin (analisis dampak lalu lintas), di perubahan anggarannya,” imbuh dia. []
