TAGAR.id, London, Inggris – Ribuan warga Inggris yang tertular HIV atau hepatitis akibat transfusi darah yang tercemar pada 1970-an dan 1980-an akan menerima 100.000 pound sterling (120.000 dolar AS setara dengan Rp 1.780.196.000) per orang sebagai kompensasi. Hal ini dikatakan oleh pejabat di pemerintah Inggris, 17 Agustus 2022.
Para penyintas menyambut baik kompensasi itu setelah bertahun-tahun mengupayakannya. Meski demikian mereka mengatakan, program kompensasi ini seharusnya diperluas sehingga mencakup lebih banyak orang yang mengalami kesulitan akibat skandal itu.
Pembayaran akan dilakukan pada bulan Oktober kepada para penyintas atau pasangan mereka tetapi tidak kepada anggota keluarga lainnya, seperti orang tua atau anak-anak.
Keputusan tentang kompensasi bagi orangtua atau anak belum akan dikeluarkan sebelum penyelidikan publik berakhir tahun depan.
Seorang staf laboratorium mencatat sampel darah yang disumbangkan oleh sukarelawan di pusat Layanan Darah Nasional di pusat kota London, Inggris, untuk diperiksa kualitasnya, 16 Maret 2004. (Foto: voaindonesia.com/Reuters)“Orang tua merasa sangat kecewa dan putus asa karena mereka tidak mendapatkan pengakuan,'' kata Rosemary Calder, yang putranya Nicky yang berusia 25 tahun menerima produk darah yang terinfeksi dan meninggal pada tahun 1999 karena HIV. Calder mengatakan pembayaran yang disetujui adalah “langkah ke arah yang benar, tapi jalan masih panjang.''
Ribuan penderita hemofilia dan pasien rumah sakit lainnya di Inggris terinfeksi HIV atau Hepatitis C melalui produk darah yang tercemar, sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat. Sekitar 2.400 orang tewas akibat skandal tersebut, yang disebut sebagai bencana pengobatan terburuk dalam sejarah sistem layanan kesehatan Inggris.
Darah yang terkontaminasi dikaitkan dengan persediaan agen pembekuan yang disebut Faktor VIII, yang dibeli oleh layanan kesehatan Inggris dari AS. Beberapa plasma yang digunakan untuk membuat produk darah itu berasal dari donor berisiko tinggi, termasuk narapidana.
Setelah bertahun-tahun munculnya desakan dari para korban, penyelidikan dimulai pada 2019. Ketua penyelidikan itu, pensiunan hakim Brian Langstaff, mengatakan awal bulan ini bahwa para penyintas tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kompensasi karena “penderitaan fisik dan mental yang mendalam'' yang ditimbulkan oleh tragedi itu. (ab/uh)/Associated Press/voaindonesia.com. []
