Jakarta - Menteri Agama, Fachrul Razi mengumumkan rencana untuk memulangkan sebanyak 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam waktu dekat ini. Informasi tersebut, kata Razi, ia dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Hal itu ia sampaikan dalam pidato sambutannya di acara Deklarasi Organisasi Kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima (PBL), Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara pada, Sabtu, 1 Februari 2020. Menurutnya, pemerintah siap menerima ratusan eks kombatan ISIS itu lantaran memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membina mereka.
"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," kata dia.
Fachrul mengatakan, ratusan WNI yang sempat pergi ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS sebagian besar telah membakar paspor mereka. Hal itu mereka lakukan lantaran mempercayai janji-janji manis pemimpin organisasi teroris besar itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan.
"Beberapa dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan khilafah. Mereka sebagian besar membakar paspor Indonesia karena merasa sudah dekat ke Tuhan. Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan akan dikembalikan ke Indonesia," kata Razi.
Rencana pemerintah tersebut kemudian memantik kontroversi di masyarakat. Sebagian besar menolak wacana pemulangan WNI eks kombatan ISIS lantaran dianggap bakal menjadi beban negara di kemudian hari. Pasalnya, telah terjadi beberapa kasus aksi teror oleh mantan anggota kelompok teroris tersebut yang pulang ke sejumlah negara asal mereka.
Baca juga: Tolak 600 Anggota ISIS Eks WNI ke Tanah Air
Akademisi Universitas Gadjah Mada, Bagas Pujilaksono bahkan menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana pemulangan orang Indonesia eks ISIS. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki urgensi apapun untuk menerima kembali mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi.
"UUD 1945 jelas menyebutkan, bahwa WNI yang bergabung dengan kegiatan militer negara lain, maka otomatis akan kehilangan kewarganegaraannya. Sekali lagi otomatis akan kehilangan kewarganegaraannya," kata Bagas melalui surat terbuka yang diterima Tagar, Minggu, 2 Februari 2020.
"Jelas para anggota ISIS eks WNI itu secara hukum Indonesia bukan WNI lagi. Apa dasar hukumnya memulangkan mereka? Melanggar konstitusi negara?," kata dia lagi. []
