Jakarta - Di tengah-tengah eskalasi ketegangan, sejumlah kapal induk milik Angkatan Laut China melakukan latihan perang rutin di perairan dekat Taiwan, perairan yang diklaim Beijing sebagai wilayah kedaulatannya. China memakai batas sendiri dalam mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan yang dikenal dengan ‘sembilan garis putus’.
Angkatan Laut China membenarkan bahwa sejumlah kapal induknya melakukan latihan rutin di perairan dekat Taiwan. Tujuannya disebutkan, untuk meningkatkan kemampuan menjaga kedaulatan nasional, keselamatan, dan kepentingan pembangunan.
Wilayah perairan yang diklaim China dengan nine-dash line di Laut China Selatan (garis putus-putus warna merah), sedangkan ZEE negara-negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan yang ditetapkan UNCLOS ditandai dengan garis putus-putus biru. (Foto: bbc.com/indonesia).
"Latihan serupa akan dilakukan secara rutin di masa depan,” demikian pernyataan dari Angkatan Laut China, tanpa menjelaskan detilnya.
Selama beberapa bulan terakhir, Taiwan mengeluhkan peningkatan aktivitas militer Cina di dekat wilayahnya.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya memiliki "pemahaman penuh" atas situasi di udara dan laut di sekitar Taiwan, dan akan menangani masalah tersebut dengan tepat.
Pemerintah di Taipeh pada hari Senin, 5 April 2021, juga melaporkan insiden terbaru oleh Angkatan Udara China ke zona identifikasi pertahanan udara mereka.
Letak geografis China dan Taiwan (Foto: gisreportsonline.com)
Pada Desember 2019, sesaat menjelang pemilihan presiden dan parlemen di Taiwan, kapal induk terbaru Cina, Shandong, berlayar melalui Selat Taiwan, sebuah tindakan yang dikecam sebagai upaya intimidasi.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meningkatkan pertahanan militer dengan meluncurkan peralatan baru seperti korvet siluman "pembunuh kapal perang".
1. Siapkah Taiwan Hadapi Serangan China?
Mereka yang terus mengikuti berita tentang ancaman Cina terhadap Taiwan mungkin akan terkejut melihat betapa kecil dampak dari situasi tersebut terhadap kehidupan sehari-hari penduduk Taiwan. Tampaknya warga percaya bahwa pemerintah dan tentara Taiwan telah dipersiapkan dengan baik menangani masalah yang ada.
Bagaimanapun, penduduk Taiwan terbiasa hidup dalam bayang-bayang konflik laten yang sedang berlangsung. Sejak Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang kalah dalam perang saudara Tiongkok dan melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok ingin kembali mengambil alih kendali.
Seorang pilot dari kesatuan Angkatan Udara Taiwan memberi sinyal dari jet tempur F-5E Tiger ii buatan AS (Foto: dw.com/id)
Terkait konflik itu, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi mengatakan bahwa "tidak ada ruang untuk kompromi atau konsesi" tentang masalah tersebut. Dia juga memperingatkan Amerika Serikat untuk berhenti "bermain api".
Anggaran resmi militer Cina 16 kali lipat lebih besar dari anggaran Taiwan. Namun, dalam jumlah personel, Taiwan memiliki 170 ribu tentara yang angkanya sebanding dengan pasukan Jerman.
"Kami menghadapi ancaman militer yang sangat besar," kata mantan Menteri Pertahanan Taiwan Michael Tsai, yang berpaling dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa pada 2019. "Taiwan harus memperkuat kemampuan pertahanan dirinya."
Di laut, Cina jelas lebih unggul. Mereka sedang membangun kapal induk ketiga sementara Taiwan hanya memiliki dua kapal selam operasional yang dibangun pada 1980-an.
Tidak seperti di pulau utama Taiwan, kehadiran tentara di jalanan adalah pemandangan yang umum di Pulau Matsu (Foto: dw.com/id)
"Kami membutuhkan semua pemuda untuk bergabung dengan angkatan bersenjata, ini adalah kewajiban nasional," kata Presiden Tsai. Tentara memainkan peran yang terbatas sejak darurat militer dicabut pada tahun 1987 dan sistem demokrasi diperkenalkan.
2. Mereformasi Pasukan Cadangan
"Teknologi dan peralatan saat ini sangat profesional," kata Wen Lii, Direktur Partai Progresif Demokratik (DPP) Kepulauan Matsu. Dia mengatakan bahwa saat ini masuk akal bagi tentara profesional untuk memainkan lebih banyak peran daripada wajib militer.
Taiwan secara resmi memiliki lebih dari 700 ribu orang yang bertugas mendukung pasukan jika terjadi perang. Namun, hanya sedikit orang yang meyakini kesediaan mereka untuk berpartisipasi ke medan perang [ha/as (Reuters)]/dw.com/id. []
