Jakarta - China melarang impor nanas dari Taiwan memicu "ledakan" pembelian patriotik buah nanas oleh warga Taiwan sehingga memaksa restoran berinovasi membuat menu baru makanan dengan bahan nanas.
Pada awal Maret 2021 lalu, China secara mendadak memberlakukan larangan impor nanas dari Tawian, dengan alasan ditemukan hama. Langkah China ini menimbulkan kepanikan di antara petani buah nanas di Taiwan yang takut kehilangan mata pencaharian.
"Ini adalah masalah politik yang tidak dapat kami selesaikan," keluh pemilik perkebunan Min Lee-ming, saat puluhan pekerja bergegas memetik, memangkas, dan mengemas buah-buahan di Taishan, sebuah desa di selatan Kabupaten Pingtung yang dikenal sebagai "Kota Nanas".
"Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil dan kami harus memenuhi kebutuhan," katanya kepada AFP.
Larangan itu membuat pemerintah di Taipei mengeluarkan seruan untuk aksi solidaritas. Ajakan untuk "memborong" nanas juga tersebar di seluruh jejaring media sosial. Bahkan, keberhasilan kampanye tersebut membuat banyak restoran menambahkan menu baru yang menggunakan bahan dasar nanas.
1. Banyak Petani Dirugikan
Target pemerintah Taiwan untuk menjual 20 ribu ton ekstra buah nanas tercapai hanya dalam waktu empat hari.
Sunny Liao, seorang pengusaha wanita berusia 53 tahun, termasuk orang yang menjual sekitar 20 menu baru makanan bertema nanas. Dia ingin melihat ketegangan mereda antara Taiwan dan Beijing, serta mendukung pembicaraan perdamaian kedua belah pihak, tetapi langkah terbaru yang diambil China telah membuatnya marah.
"Saya pikir semua orang Taiwan marah atas larangan itu dan saya merasa petani telah menjadi 'umpan meriam' yang harus dikorbankan," katanya kepada AFP.
Seorang karyawan restoran memegang sepiring nasi goreng nanas di Hotel Courtyard by Marriott di Taipei, Taiwan (Foto: dw.com/id)
Wilayah Taishan mengirimkan sekitar 70% hasil panennya ke seluruh Taiwan dan para petani sekarang berebut mencari pasar baru. "Kami terlalu bergantung pada China," kata Chen Yu-nung, yang menjalankan pabrik pengemasan buah dengan rasa cemas.
Sebanyak 23 juta penduduk Taiwan hidup di bawah ancaman China. Hubungan semakin memburuk sejak Presiden Tsai Ing-wen terpilih tahun 2016, memandang Taiwan sebagai negara berdaulat de facto, bukan bagian dari China. Namun, terlepas dari meningkatnya ketegangan kedua negara, perdagangan bilateral naik 13,5% per tahun menjadi 216 miliar dolar AS (Rp 3.122 triliun) pada 2020.
Taipei telah menolak klaim China terkait hama di buah nanas, dengan mengatakan 99,8% impor dalam beberapa tahun terakhir telah lolos inspeksi.
Peti nanas disortir di sebuah gudang di Pingtung, Taiwan (Foto: dw.com/id)
Pejabat pemerintahan Taiwan menyamakan boikot nanas dengan tarif tinggi yang diberlakukan China pada produk tertentu dari Australia. "Ingat Anggur Kebebasan Australia?" bunyi cuitan Menteri Luar Negeri Joseph Wu di Twitter. "Saya mendesak teman-teman yang berpikiran sama di seluruh dunia untuk mendukung Taiwan dan mendukung #FreedomPineapple."
2. Ancaman China 'Lebih Dekat dari yang Diperkirakan'
Ancaman China untuk menyerang Taiwan merupakan tindakan serius dan "lebih dekat" daripada yang dipahami banyak orang, kata Laksamana AS John Aquilino, calon Komandan di kawasan Indo-Pasifik.
"Pendapat saya adalah bahwa masalah ini lebih dekat daripada yang dipikirkan kebanyakan orang dan kami harus menangani ini," katanya.
Aquilino mengatakan ancaman mendorong Amerika Serikat meningkatkan pertahanan di kawasan itu dalam waktu dekat. "Kekhawatiran paling berbahaya adalah kekuatan militer melawan Taiwan."
3. Aksi Balasan, Taiwan Tidak Beli Vaksin China
Taiwan akan membantu segelintir sekutu diplomatiknya yang tersisa untuk mendapatkan vaksin Covid-19, tetapi dengan syarat tidak membeli vaksin buatan China, kata Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, pada hari Rabu, 24 Maret 2021.
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, minta warganya untuk makan lebih banyak nanas demi membantu petani lokal (Foto: taiwannews.com.tw/CNA)Taiwan hanya memiliki hubungan formal dengan 15 negara, kebanyakan negara miskin dan berkembang di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik.
Namun, China sudah mulai menawarkan vaksinnya ke sebagian besar negara berkembang.
Pada hari Senin, 22 Maret 2021, Kementerian Luar Negeri Paraguay mengatakan pihaknya telah didekati oleh orang-orang "yang legitimasi atau hubungannya dengan pemerintah Republik Rakyat China belum terbukti" tentang vaksin.
Dikatakan bahwa orang-orang yang tidak disebutkan namanya itu menyarankan prasyarat untuk mendapatkan vaksin adalah dengan meninggalkan Taiwan, dan mengecam "skenario kemanusiaan yang menyedihkan" bahwa siapa pun harus mencoba dan menggunakan pandemi untuk keuntungan politik atau ekonomi.
Wu mengatakan dia yakin dengan hubungan Taiwan dengan Paraguay tidak goyah. "Pemerintah Paraguay tahu bahwa ada bayangan China, dana China, dan saluran China di balik kekacauan di sana, dan mereka membenci China," katanya [ha/as (AFP, Reuters)]/dw.com/id. []
