Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero siap mendukung konversi kompor LPG ke kompor induksi untuk menekan defisit transaksi berjalan (CAD) akibat impor LPG.
Menurut perhitungan PLN, pengalihan energi impor ke energi listrik untuk 30 juta penerima manfaat akan menghemat Rp 27,3 triliun selama empat tahun. Angka penghematan itu berasal dari penghematan impor LPG sebesar Rp 25,9 triliun dan penghematan subsidi sebesar Rp 1,4 triliun.
"Selain menyelamatkan defisit transaksi berjalan, implementasi konversi kompor LPG ke kompor induksi juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong program-program transisi energi," kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 November 2021.
Bob optimistis program konversi LPG ke kompor induksi bisa terlaksana. Apalagi Indonesia memiliki sejarah kesuksesan konversi minyak tanah ke LPG.
Secara tidak langsung, program ini juga akan berdampak positif ke ketahanan energi dan menyeimbangkan neraca perdagangan dari impor gas.
Dia menjelaskan, dalam konversi minyak tanah ke LPG, pemerintah perlu menerbitkan beleid setingkat Peraturan Presiden sebagai landasan hukumnya.
"Kita harus luncurkan perpres ini untuk konversi kompor induksi setelah itu baru kita bangun bersama-sama. Ini kepentingan bangsa, bukan kepentingan PLN ataupun Pertamina," ujarnya.
- Baca Juga: PLN Akselerasi Transisi EBT dengan Tiga Strategi Berikut!
- Baca Juga: Jokowi Resmikan Sirkuit Mandalika, PLN Siap Sukseskan 2 Ajang Bergengsi Dunia
Kendati memerlukan komitmen bersama dalam implementasi konversi kompor LPG ke kompor induksi, PLN telah berinisiatif mengkampanyekan penggunaannya.
Sejak dua tahun lalu, PLN telah meluncurkan program 1 juta kompor induksi dengan fokus kampanye ke pelanggan. PLN juga telah bersinergi dengan perumahan-perumahan baru menggunakan kompor induksi dengan memberikan promo ekstra daya.
"Dari kampanye 1 juta kompor induksi, kira-kira sudah ada pelanggan yang beralih sebanyak 126.000. Kita perlu mekanisme kebijakan, setelah itu baru memberi insentif," ujarnya.
Terlepas dari manfaat yang didapatkan negara, penggunaan kompor induksi diketahui lebih mudah dan aman. Tidak hanya itu, konversi ke kompor induksi juga diproyeksi mendorong geliat industri nasional
Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian ESDM, Qatro Romandhi mengatakan, program konversi LPG ke kompor induksi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan impor LPG.
"Secara tidak langsung, program ini juga akan berdampak positif ke ketahanan energi dan menyeimbangkan neraca perdagangan dari impor gas," ucapnya.
Untuk menjalankan program konversi LPG ke kompor induksi, menurut Qatro, tentu akan menjadi kerja bersama.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, untuk menyukseskan program konversi LPG ke kompor induksi, harus disiapkan terlebih dahulu payung hukumnya. Selain itu, pemerintah perlu mendorong adanya insentif, sehingga dapat menarik masyarakat.
"Dari sisi PLN, implementasi penggunaan kompor induksi memang menjadi solusi surplus daya listrik," ujarnya.
Konversi kompor gas ke kompor induksi juga memperoleh dukungan dari Pertamina yang selama ini menyuplai LPG kepada masyarakat.
VP Downstream Research and Technology Innovation Pertamina, Andianto Hidayat menilai program konversi tersebut perlu dilakukan secara matang karena industri elpiji melibatkan banyak pihak, mulai dari produksi tabung, selang, hingga regulator.
- Baca Juga: PLN Pulihkan Listrik Dampak Cuaca Ekstrem di Pulau Nias
- Baca Juga: Bantu Pelanggan, Layanan Baca Meter Mandiri di PLN Mobile
“Kami mendukung konversi tersebut. Memang sebaiknya kompor induksi menyasar market yang mampu daya listriknya mendukung ke sana. Kami di LPG tetap menyuplai market yang tidak ter-cover oleh kompor induksi,” kata Andianto.
Andianto menyatakan, perseroan juga akan berkomunikasi bersama PLN dan meminta dukungan pemerintah agar proses konversi ini berjalan dengan baik hingga diterima masyarakat. Menurutnya kebijakan konversi kompor minyak tanah ke LPG pada 2007 lalu bisa dijadikan pijakan penting dalam penyusunan regulasi. []
