Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan hasil optimal bagi masyarakat. Utamanya dalam hal menjadikan tanah air sebagai rumah yang nyaman bagi siapapun.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyebut, rumah yang nyaman yakni rumah dimana perempuan tidak terbelenggu oleh diskriminasi dan stigmatisasi, rumah dimana anak-anak berani untuk bermimpi dan mampu mewujudkannya, serta rumah yang aman dimana perempuan dan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan. Sehingga, Kemen PPPA pun melakukan penandatanganan perjanjian kinerja pada Kamis, 4 Februari 2021.
"Untuk itu, ke depan kita harus benar-benar memperhatikan kinerja kita, terutama untuk mampu menjawab isu-isu prioritas tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama kepada jajaran Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan penanggung jawab anggaran, saya titipkan hal ini kepada Bapak/Ibu sekalian," jelas Menteri Bintang.
Untuk itu, sebagai kementerian yang utamanya bergerak dalam ranah koordinatif, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkuat koordinasi dan sinergi, serta terus menerus memperluas jaringan
Ia menambahkan, ASN juga harus selalu berpikiran terbuka, melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta kemajuan pengetahuan.
Dalam menjalankan tugasnya, lanjut dia, ASN harus berkolaborasi dengan dunia usaha, lembaga masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Satu hal yang perlu kita ingat bahwa isu-isu perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks dan multisektoral. Jika kita berjalan sendiri-sendiri, maka perubahan masif yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia tidak akan pernah tercapai," ujarnya.
"Untuk itu, sebagai kementerian yang utamanya bergerak dalam ranah koordinatif, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkuat koordinasi dan sinergi, serta terus menerus memperluas jaringan, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait, maupun pilar-pilar pembangunan lainnya, seperti dunia usaha, akademisi, kelompok profesi, media maupun lembaga masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menyebut, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk menata kembali lembaga-lembaga pemerintah agar lebih efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Keberadaan SAKIP bertujuan mendorong penekanan pada proses-proses perencanaan, penganggaran, penetapan perjanjian, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan yang berbasis kinerja pada sistem manajemen kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan untuk menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton. Birokrasi harus menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin bahwa program itu terlaksana," jelas Pribudiarta. []
Baca juga:
- Terbit PP Kebiri Kimia, PPPA Harap Beri Efek Jera Pada Pelaku
- Kemen PPPA Tinjau Kebutuhan Perempuan dan Anak di Sulbar
- Menteri PPPA: Kemajuan Perempuan untuk Kemajuan Indonesia
