Jakarta - Kejaksaan Agung RI menyatakan, Perkara perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan reklamasi area mangrove di Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh tersangka TI (49) telah dinyatakan lengkap dan akan segera disidangkan.
TI, diduga terlibat kasus reklamasi pantai tanpa izin yang menyebabkan rusaknya mangrove di Kelurahan Tanjungpendam dan Desa Air Saga, Kelurahan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perkara TI merupakan lanjutan dari perkara lain di Kabupaten Belitung yaitu perkara perusakan lingkungan dan reklamasi tanpa izin oleh korporasi dengan terdakwa PT PAN dan PT BMMI.
Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Firdaus Alim Damopolii menyerahkan berkas dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Belitung. Serah terima ini, disaksikan Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Agung RI. Sedangkan TI, ditahan Kejaksaan Negeri Belitung di Lapas Kelas II B Tanjung Pandan.
Firdaus menjelaskan, bahwa reklamasi yang diduga dilakukan oleh TI, selain merusak lingkungan juga menyebabkan hilangnya ekosistem mangrove yang menyediakan fungsi habitat bagi keanekaragaman flora dan fauna serta fungsi mangrove sebagai pencegah intrusi air laut.
"Perkara TI merupakan lanjutan dari perkara lain di Kabupaten Belitung yaitu perkara perusakan lingkungan dan reklamasi tanpa izin oleh korporasi dengan terdakwa PT PAN dan PT BMMI yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Belitung,” tutur Firdaus saat penyerahan di Kejaksaan Negeri Belitung pada Kamis, 18 Februari 2021.
Sebelumnya, berdasarkan data perkara Mahkamah Agung, TI pernah dihukum atas kejahatan penambangan timah ilegal di Hutan Lindung tanpa izin pada tahun 2009.
"Mengingat pentingnya upaya untuk mencegah perusakan lingkungan di wilayah pesisir guna melindungi kehidupan dan akses masyarakat terhadap pantai dan laut, kasus ini harus menjadi perhatian bagi kita semua,” tegas Firdaus.
Dalam kasus ini, TI diduga telah melanggar tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa melakukan perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 109 jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
TI diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Baca juga : Ganti Dokumen Rusak Akibat Banjir, Dukcapil Terjunkan 4 Tim
- Baca juga : Rehabilitasi BNN Gratis, Efektif, Efisien, dan Tidak Sulit
Terkait hal ini, Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK, Yazid Nurhuda menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk menindak kasus-kasus perusakan lingkungan seperti ini. Mereka, akan mengembangkan penanganan kasus tersebut, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya.
"Kami berharap Majelis Hakim PN Belitung dapat memberikan putusan yang seberat-beratnya terhadap pelaku perusakan lingkungan dan menjadi contoh di daerah lain bahwa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan serius," pungkas Yazid berdasarkan keterangan tertulis pada Jumat, 19 Februari 2021. []
