Jakarta – Saat ini, Indonesia tengah memperjuangkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dan hingga 41% pada tahun 2030. Hal ini, sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim.
Indonesia sebagai salah satu pemilik kawasan hutan tropis, hutan mangrove dan lahan gambut yang terbesar di dunia, kita harus menjadi drivers, bukan followers.
Untuk merealisasikan komitmen itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pelatihan kepada 30 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar untuk menjadi negosiator bidang perubahan iklim sejak tanggal 2 sampai 6 November 2020.
Tujuan dari Program pelatihan ini, supaya generasi muda ASN memiliki kapasitas untuk mewakili Indonesia dalam menegosiasikan kepentingan Bangsa terkait perubahan iklim di tingkat global.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong. (Foto:Tagar/KLHK)Wakil Menteri LHK, Alue Dohong menjelaskan, program peningkatan kapasitas negosiator ini sangat penting. Sebab, dinamika politik bidang perubahan iklim di perundingan internasional semakin dinamis dan menuntut para negosiator untuk dinamis pula dalam menyikapi perubahan yang sangat cepat tersebut.
Oleh sebab itu, Alue Dohong memandang perlunya penguatan kapasitas para ASN untuk menjadi negosiator dalam perundingan internasional sehingga diselenggarakanlah pelatihan ini.
“Saya melihat pelatihan negosiator ini sangat penting, karena memiliki kemampuan bidang teknis dan informasi yang kuat saja tidak cukup. Informasi dan data yang kuat perlu dikomunikasikan sebagai scientific based information yang digunakan dalam perundingan,” jelas Wamen Alue Dohong.
- Baca juga : KLHK: Padat Karya Penanaman Mangrove Pulihkan Perekonomian
- Baca juga : Menteri Siti: Kolaborasi Bersama Berhasil Cegah Karhutla
Selanjutnya, para negosiator Indonesia diharapkan bisa menjadi pemain utama dalam perundingan internasional terkait perubahan iklim.
“Saya ingin para negosiator Indonesia tidak menjadi pengikut saja, tapi turut mewarnai dalam pengambilan keputusan dalam perundingan karena Indonesia sebagai salah satu pemilik kawasan hutan tropis, hutan mangrove dan lahan gambut yang terbesar di dunia, kita harus menjadi drivers, bukan followers!” tegasnya.[]
