Jakarta - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dilaporkan koma. Saudara perempuannya, Kim Yo-jong dikabarkan telah mengambil alih pimpinan secara de facto atas masalah nasional dan internasional Korut.
Meneruskan catatan New York Post, kabar ambil alih kekuasaan oleh Kim Yo-jong tersebut pernah disinggung oleh mantan pejabat Korea Selatan (Korsel).
Mantan sekretaris urusan politik sekaligus kepala kantor urusan negara era pimpinan Presiden Korsel Kim Dae-jung, Chang Song-min menuturkan pada salah satu postingannya di media sosial tidak ada pimpinan Korut yang akan mempercayakan otoritasnya kepada orang lain, kecuali dia tengah dalam kondisi sakit parah atau disingkirkan melalui kudeta.
Chang Song-min mengklaim telah mengamankan informasi dari sumber di China yang mengatakan bahwa Kim Jong-un dalam keadaan koma.
"Saya menilai dia (Kim Jong-un) sedang koma, tapi hidupnya belum berakhir. Struktur suksesi lengkap belum terbentuk, jadi Kim Yo-jong dikedepankan karena kekosongan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama," ujar Chang Song-min.
Klaim Chang muncul beberapa bulan setelah diktator Korut itu tidak muncul di depan umum di tengah spekulasi kesehatannya yang memburuk. Kim Jong-un terakhir kali terlihat memimpin pertemuan politik biro Partai Buruh pada 11 April 2020 sebelum penasihat keamanan tertinggi untuk Presiden Korsel Moon Jae-in meremehkan rumor kesehatan Kim dan mengatakan pemimpin Korut itu dalam kondisi "hidup dan sehat".
Namun, Chang menyebut semua foto Kim yang dirilis oleh Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir adalah palsu.
Sementara itu, agen mata-mata Seoul, Korsel mengatakan kepada anggota parlemen dalam rapat tertutup terkait sistem pemerintahan yang tampaknya telah diatur Kim, yang diprediksi akan berbagi otoritas dan tanggung jawab dengan para pembantunya yang paling terpercaya.
Badan Intelijen Nasional mengatakan sistem baru tersebut tidak terkait dengan masalah kesehatan yang serius.
Dalam pertemuan tertutup itu, Badan Intelijen Nasional mengatakan peralihan kekuasaan sebagian bertujuan untuk meredakan stres (Kim) dari pemerintahannya dan menghindari kesalahan jika terjadi kegagalan kebijakan, seperti dilaporkan Kantor Berita Yonhap.
"Kim Yo Jong, wakil direktur departemen pertama dari Komite Pusat Partai Buruh, mengarahkan urusan negara secara keseluruhan berdasarkan delegasi," ujar agensi tersebut. []
