Kiai Ma'ruf Setuju 3 Oktober Hari Anti-Hoaks Nasional

Kiai Ma'ruf setuju 3 Oktober Hari Anti-Hoaks Nasional. Sebelumnya Ridwan Kamil dan PPP mengusulkan ini.
Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin (kanan) berjabat tangan dengan pelajar putri saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) di Jakarta, Minggu (7/10/2018). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari santri dan sumpah pemuda. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Jakarta, (Tagar 7/10/2018) - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mendukung usulan penetapan 3 Oktober 2018 sebagai hari peringatan Anti-Hoaks Nasional.

"Ya bagus saja saya kira. Untuk orang supaya mengingat jangan sampai melakukan hoaks lagi," kata Ma'ruf di Jakarta, Minggu (7/10) dilansir Antara.

Dia mengatakan praktik hoaks dapat menimbulkan kegaduhan.

Terkait kasus hoaks yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet, Ma'ruf berpandangan agar diserahkan sepenuhnya pada proses penegakan hukum.

"Apa yang seharusnya dan semestinya terhadap, misalnya kasus kebohongan publik seperti apa," kata dia.

Dia pun menilai wajar apabila karena kasus Ratna Sarumpaet pendukung Prabowo-Sandiaga mengalihkan dukungan kepada dirinya dan Jokowi.

Sebelumnya, di Bandung, Kamis (4/10) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan tanggal 3 Oktober diperingati sebagai hari anti-hoaks nasional menyusul pengungkapan kasus berita bohong Ratna Sarumpaet.

"Supaya jadi pelajaran ya, diingat-ingat saja kita bikin hari anti-hoaks nasional. Saya hanya mengusulkan tanggal 3 Oktober karena pengakuan pembuat hoaks terbaiknya kan tanggal 3 Oktober," kata Ridwan dalam acara Indonesian City Government PR Summit di Bandung, Kamis.

Baca juga: Tanggal 3 Oktober Diusulkan Sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional

Gubernur yang biasa disapa Emil itu mengatakan kasus terbongkarnya berita bohong Ratna Sarumpaet, yang sampai mempengaruhi elit politik nasional, harus menjadi titik awal untuk tidak mudah percaya pada kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya.

"Ini hikmah dari Allah SWT, kondisi bangsa Indonesia begini mudah dibohongi, mudah-mudahan jadi pelajaran," kata dia.

Namun yang menjadi catatannya tindakan Ratna Sarumpaet telah mencemarkan nama baik Kota Bandung dan Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara, yang disebut-sebut dalam kasus Ratna Sarumpaet.

"Pihak bandara angkasa pura jadi ikut rusak juga citranya oleh tidak ada pengamanan, TNI AU yang di Bandung merasa tercoreng seolah kecolongan," kata dia.

Ia berharap Ratna Sarumpaet meminta maaf, bukan hanya kepada jajaran elit nasional saja, namun secara khusus kepada masyarakat Kota Bandung.

"Enggak ada kata menuntut, hanya mengharapkan dan mengimbau. Cukup dengan minta maaf selesai, orang Bandung mah pemaaf," kata dia.

Akrobat Politik yang Tragis

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengusulkan tanggal 3 Oktober, saat Ratna Sarumpaet mengakui berbohong atas kabar penganiayaan yang menimpanya, sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional.

"Untuk mencegah peristiwa terulang dan untuk membangun budaya bermedia sosial yang positif maka pada tanggal 3 Oktober 2018 PPP mengusulkan untuk diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional," kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Rabu (3/10).

Menurut dia kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet telah menggegerkan masyarakat Indonesia di tengah penanganan pascabencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Ironisnya, lanjut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, kebohongan Ratna Sarumpaet dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh elit politik tanpa ditelusuri kebenarannya.

Yang lebih tragis, kata Baidowi, pengakuan bohong Ratna Sarumpaet justru dijadikan akrobat politik untuk menghantam lawan.

"Sebuah pertunjukan politik yang barbar, tidak etis, dan jauh dari beradab, padahal kita sedang membangun iklim politik yang kondusif, beretika, dan beradab," ucapnya dalam pernyataan tertulis.

Ia berharap pengakuan Ratna Sarumpaet atas kebohongannya menyadarkan publik Indonesia bahwa hoaks telah menjadi pemicu perpecahan. []

Berita terkait