Surabaya - Penyebaran Covid-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya terus bertambah. Kondisi itu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, bahkan memberikan tenggat hingga dua pekan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur untuk bisa mengendalikan penyebaran Covid-19.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merespon warning Presiden Jokowi tersebut. Risma mengatakan dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah bekerja dengan keras untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Hasil rapid test-nya reaktif yang paling tinggi ada di Gubeng dan Tambaksari.
"Kita terus bekerja dan sekarang penularannya bukan lagi ke samping, tetapi banyak ke keluarganya," ujarnya saat jumpa pers di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Kamis malam, 25 Juni 2020.
Risma mengungkapkan dua kecamatan di Surabaya menjadi perhatian, yakni Gubeng dan Tambaksari. Dua kecamatan ini menunjukkan tingkat penyebarannya paling tinggi.
"Hasil rapid test-nya reaktif yang paling tinggi ada di Gubeng dan Tambaksari. Saya akan bicara sama RT dan RW untuk menyelesaikan masalah ini," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.
Beberapa poin yang akan diminta Risma kepada Ketua RT dan RW adalah pengawasan terhadap indekos. Pasalnya, dua wilayah tersebut banyak terdapat indekos yang bisa menjadi episentrum Covid-19.
Adanya perubahan pola penularan Covid-19 di Surabaya, untuk itu pihaknya melakukan rawat inap kepada warga yang terinfeksi Covid-19. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penularan. Kebijakan rawat inap tersebut, mulai membuahkan hasil dengan bertambahnya jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surabaya, pada Kamis, 25 Juni 2020 tercatat ada 100 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh. Dengan bertambahnya pasien sembuh, tercatat, ada 1.670 pasien dari data di https://lawancovid-19.surabaya.go.id/.
"Angka pasien (Covid-19) terus terun setelah banyak yang sembuh. Hari ini ada 100 lebih yang sembuh," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi adalah sebaran Covid-19 di Surabaya Raya (Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya) yang lonjakannya tinggi. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai perlu adanya perhatian khusus dari kepala daerah untuk dapat mengendalikannya.
"Angka (tambahan) positif yang terkena Covid-19 di Jatim 183 orang, itu angka kemarin (Rabu). Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini yang terbanyak," ujar Joko Widodo disela kunjungannya ke Gedung Negara Grahadi, Kamis, 25 Juni 2020.
Upaya yang harus dilakukan oleh kepala daerah di Surabaya Raya adalah saling Koordinasi dalam satu manajemen pengendalian Covid-19. Apalagi mobilitas penduduk lintas wilayah di tiga daerah itu sangat tinggi.
Untuk itu, kepala daerah sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Saya titip agar koordinasi antar manajemen tadi betul-betul dilakukan," tegasnya.
Tak hanya itu saja, Jokowi juga meminta agar penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit berjalan maksimal. Gugus tugas percepatan penanganan harus dapat pasien yang tergolong ringan, sedang dan berat harus dipilah. Dengan begitu, penanganan pasien tidak tercampur dan menumpuk pada satu rumah sakit saja.
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama, dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas di provinsi, di kota dan di kabupaten," terangnya.
Mantan Walikota Solo itu berharap agar tracing terus dimaksimalkan dengan melakukan rapid test secara masif. Selanjutnya jika diketahui ada warga gejala seperti Covid-19 bisa dilakukan isolasi dan penyembuhan bagi pasien positif.
"Saya yakin sudah dilakukan, ini harus diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak," kata dia.
Jika sudah ada perubahan atau penurunan sebaran Covid-19, Joko Widodo meminta kepala daerah tidak teburu-buru masuk ke tatanan hidup baru atau new normal. Mengingat ada tahapan yang disebutnya sebagai pra kondisi yang harus dilalui sebelum masuk era tatanan baru.
"Apabila nanti ini (Covid-19) terkendali, dan masuk ke new normal atau normal. Saya minta tahapannya di pra kondisikan terlebih dahulu. ada pra kondisi menuju ke sana. jangan tahu-tahu dibuka tanpa sebuah pra kondisi yang baik," ujar Jokowi.
Jokowi menilai harus ada waktu yang tepat sebelum penerapan era hidup baru. "Setelah pra kondisinya timingnya ditentukan. Kabupaten mana dulu, kota mana dulu," tuturnya.
Skala prioritas harus ditentukan pada sektor, baik itu ekonomi atau pelayanan fasilitas publik yang dibuka terlebih dahulu setelah ditetapkan new normal. Maka pembukaan new normal harus secara bertahap.
"Mana yang memiliki risiko rendah bisa dibuka terlebih dahulu," tuturnya.
Kemudian baru menyusul yang beresiko sedang, dan paling akhir akhir adalah risiko tinggi terhadap penyeberan Covid-19. "Makanya tadi saya sampaikan gas dan rem harus pas betul. sektor yang memiliki risiko rendah didahulukan. yang memiliki sedang di nomor dua. Sektor yang memiliki risiko tinggi diakhirkan," ucapnya. []
