TAGAR.id, Aceh Tamiang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bantuan bencana harus tepat sasaran. Hal itu dikatakan oleh Suharyanto dalam rapat dengan Forkopimda.
Hadir acara rapat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bupati dan wali kota serta sejumlah pejabat utama lain melalui zoom meeting, di Posko Bencana, Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu, (25/2/2026).
Suharyanto mengatakan, memastikan penyaluran bantuan bagi korban bencana di sejumlah daerah terus berjalan secara bertahap. Ia menyatakan bantuan untuk rumah rusak sedang dan ringan untuk tahapan pertama sudah disalurkan, sedangkan tahap kedua dicairkan pada 2 Maret 2026.
"Untuk rumah rusak berat pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara)," kata Suharyanto.
Terkait mekanisme pencairan, Suharyanto menjelaskan, dana bantuan ditransfer langsung ke rekening pribadi penerima. Skemanya sebesar 80 persen dana dapat langsung dicairkan. Sedangkan 20 persen sisanya di blokir oleh pihak bank agar proses pembangunan dan perbaikan benar-benar terealisasi dan bukti pendukung setelah dinyatakan lengkap.
Jika sudah selesai dan benar-benar terealisasi, kata Suharyanto, baru yang 20 persen terblokir bisa dibuka dan di cairkan kembali, bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana bantuan stimulan perbaikan rumah.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto berbincang dengan seorang warga penerima Huntara di Gampong Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh (25/2/2026). (Foto: TAGAR/Dok/Fotografer Laung)
"Uang itu harus masuk ke rekening perorangan, tidak ada pejabat yang bisa mengganggu karena itu hak penerima," tuturnya.
Suharyanto juga meminta supaya persyaratan pencairan tidak dipersulit. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik mengarah pada permainan antara pihak tertentu dengan toko material.
"Masyarakat bebas membeli material di toko mana saja. Tidak ada toko yang ditunjuk secara khusus, jangan sampai ada main mata yang bisa merugikan warga," sebut Suharyanto.
Bagi rumah rusak ringan dan sedang yang sudah terlanjur dibersihkan, Suharyanto menyebutkan uangnya bisa di rembes atau akan diganti, dengan ketentuan ada surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala desa (keuchik).
"Sekali lagi jangan persulit pencairan dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang. Tidak perlu ada kwitansi toko untuk pencairan, uang langsung ditransfer ke rekening penerima, nanti tim tolong sampaikan ke perbankan bersangkutan (BSI), siapapun pejabat tidak boleh mengganggu itu hak perorangan," imbuhnya.
Sebelum melaksanakan rapat di Posko Penanganan Bencana, Letjen TNI Suharyanto dan Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, juga meninjau pembangunan Huntara di Gampong Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang.
Sementara Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, mengatakan terkait pemulihan bencana, ia mengatakan pembangunan hunian sementara masih terus berjalan. Saat ini sudah ada 940 unit huntara yang terbangun dan sudah dihuni.
Bupati merinci yakni huntara Danantara 600 unit di Kampung Simpang Empat, huntara Kementerian PU 240 unit di Bundar, huntara Dompet Dhuafa 10 unit di Kampung Dalam, huntara Global Peace Convoy Indonesia(kumpulan sejumlah organisasi kemanusiaan nasional) sebanyak 35 unit, dan Huntara Persatuan Islam (Persis) 55 unit.
Total huntara yang masih dalam progres pembangunan, sambung bupati, berjumlah 3.081 unit. Yani Huntara BNPB terpusat 1.233 unit, huntara BNPB in-situ 614 unit, huntara Kementerian PU, 819 unit yang tersebar di 4 titik lokasi, huntara Dompet Dhuafa 117 unit, huntara Baznas 30 unit, huntara Overlanding Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 165 unit, huntara Merci 125 unit, huntara Relief Box10 unit dan huntara GPCI 65 unit.
"Sejauh ini total kebutuhan huntara di Aceh Tamiang sejumlah 8.190 unit. Kami minta dan berharap agar bisa mempercepat penyelesaian pembangunan," katanya.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto bercengkrama dengan anak-anak penyintas banjir dan memberikan jajanan saat meninjau Huntara di Gampong Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang (25/2/2026). (Foto: TAGAR/Dok/Fotografer Laung)Bupati menambahkan sampai dengan hari ini total ada 2.111 kepala keluarga penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai pengganti uang sewa karena mereka tidak menempati huntara. Rinciannya, DTH tahap 1 sebanyak 270 KK, DTH tahap 2 sebanyak 314 KK dan DTH tahap 3 sejumlah 1.527 KK.
"DTH tahap 1 sudah dilakukan pencairan. Mereka menerima Rp 600 ribu per KK per bulan sampai menerima hunian tetap. Sementara tahap 2 dan tahap 3 sedang dalam proses verifikasi dan validasi penerima," ujarnya.
Ia menyebutkan bantuan bersumber Kementerian Sosial yang telah disalurkan yakni santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia bencana hidrometeorologi masing-masing sebesar Rp 15 juta kepada 114 ahli waris. Santunan bagi korban luka berat saat ini masih berproses validasi data di tingkat kabupaten.
Sedangkan bantuan lain dari Kementerian Sosial yang sudah diajukan, Armia menyampaikan bantuan stimulan bagi KK dengan kriteria rumah rusak berat sebanyak 1.286 yang bersumber dari data bersih bagian pertama, hasil verifikasi dan validasi lapangan SK BNBA Tahap I.
Bantuan yang diusulkan berupa stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta per KK, bantuan pengganti perabotan rusak sebesar Rp 3 juta per KK. Bantuan ini masih belum terealisasi.
"Mohon bantuan Bapak Mendagri agar progres pembangunan huntara, huntap serta bantuan stimulan bagi warga kami bisa lebih cepat. Sesuai target kita lebaran nanti tidak boleh ada warga yang masih tinggal di tenda darurat," tuturnya.
Terakhir, sambung Armia, ada 1.286 KK yang sudah diusulkan menerima bantuan jatah hidup dan biaya ganti perabotan. Nantinya jadup ini disediakan sesuai dengan jumlah jiwa dalam masing-masing keluarga, yakni sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan.
"Kemudian, 588 KK yang menghuni huntara Danantara di Kampung Simpang Empat ini, sudah diusulkan sebagai penerima bantuan stimulan ekonomi dari Kemensos sebesar Rp 5 juta per KK," imbuhnya. (Laung). []