Jakarta - Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bentuk Komite Etika Berinternet atau Net Ethics Committee (NEC) sebagai upaya strategis, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk jadikan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
"Tepatnya tanggal 15 Februari 2021 lalu, Bapak Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk tetap menjaga ruang digital Indonesia, agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, agar produktif dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat," kata Menkominfo Johnny G. Plate melalui Konferensi Pers Virtual Komite Etika Berinternet dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat 26 Februari 2021.
Dirinya menilai, arahan dari Presiden Joko Widodo sangatlah relevan mengingat peningkatan intensitas pengginaan internet dan juga media sosial di Indonesia yang tinggi.
"Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penetrasi internet mencapai 73,7% dari total penduduk, atau setara dengan 196,7 juta penduduk Indonesia. Angka pengguna ini bertambah 25,5 juta atau 8,9% dari periode survei tahun sebelumnya. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk dua kegiatan utama, yaitu berselancar di media sosial serta untuk melakukan komunikasi daring," jelas Johnny.
Dibentuknya NEC kata Johnny cukup penting sebab di tengah penggunaan ruang digital yang besar ini belum sepenuhnya disertai engan perilaku pemanfaatan digital yang beretika.
"Berdasarkan studi perilaku digital oleh salah satu perusahaan teknologi global pada tahun 2021 ini, tingkat digital civility atau keberadaban di ruang digitalIndonesia masih tergolong rendah. Indeks digital civility diukur dari persepsi warganet terhadap risiko yang mungkin mereka dapatkan seperti ujaran kebencian, perudungan siber (cyberbullying), pelecehan daring, penyebaran data pribadi, dan ancaman terhadap keberadaban di ruang siber lainnya," ucapnya.
Mengutip sebuah hasil survey, Johnny mengatakan posisi Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-29 dari total 32 negara subyek studi.
"Indonesia menduduki peringkat ke-29, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan posisi bawah, di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya," ujarnya.
Dirinya menilai, hal tersebut dapat dibelakangi oleh penyebaran hoaks, disinformasi dan ujaran kebencian yang semakin sering ditemukan dalam raung digital Indonesia pada beberapa tahun belakangan.
"Secara garis besar, skor ini sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta kejadian bullying dan pelecehan daring yang semakin marak," tegasnya.
Menkominfo pun tegaskan tugas Komite Etika Berinternet salah satunya yakni merumuskan pandua praktis mengenai budaya dan juga bermedia sosial.
"Yang berlandaskan pada asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan, serta penghormatan terhadap privasi individu lain dan data pribadi individu lain," ucapnya.
Atas adanya panduan praktis tersebut, dirinya berharap dapat mendorong peningkatan literasi digital.
"Di mana kecakapan untuk menggunakan instrumen digital dan kemampuan merespon arus informasi digital dapat ditumbuh-kembangkan secara optimal," katanya.
Menkominfo pun tegaskan komite juga akan mendorong pelaksanaan praktis terkait budaya serta etika berinternet dan bermedia sosial bersama dengan seluruh ekosistem multi-stakeholders.
"Selama ini telah terbangun melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi telah berdiri sejak tahun 2017 dan telah mendapatkan berbagai pengakuan prestasi baik di level nasional maupun global, seperti ITU WSIS (World Summit on Information Society) Prize Champion tahun 2018 dan ITU WSIS Prize Winner tahun 2020, dan perlu terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya," ucapnya.
Johnny menyampaikan NEC akan beranggotakan dari berbagai pihak pemangku kepentingan seperti Kementerian Kominfo, Kementerian dan Lembaga terkait, pegiat literasi digital, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, kelompok kepemudaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
"Saat ini, Kementerian Kominfo tengah menyusun kelengkapan komite tersebut untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat," ujarnya.
Dirinya pun sampaikan Program Konektivitas Digital 2021 yang telah diluncurkan oleh Jokowi merupakan perwujudan dari percepatan transformasi digital nasional.
"Bapak Presiden pagi tadi juga meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021. Peningkatan layanan infrastruktur telekomunikasi yang telah diluncurkan, tentu harus didukung dengan kesadaran beretika masyarakat dalam menggunakan ruang digital," katanya.
Maka dari itu, Johnny pun mengajak seluruh warga Indonesia untuk meningkatkan literasi digital guna meciptakan Indonesia digital yang makin beretika.
"Mari bersama-sama, bergotong royong, meningkatkan literasi digital, untuk menciptakan Indonesia digital yang semakin terkoneksi dan di saat bersamaan, semakin beretika. Indonesia terkoneksi: semakin digital, semakin maju!" ucapnya. []
