UNTUK INDONESIA
Kementerian PUPR Bedah 12.071 Unit Rumah di Sumbar
Kementerian PUPR bedah 12.071 rumah di Sumbar, program bedah rumah yang dilaksanakan melalu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Kementerian PUPR Bedah 12.071 Unit Rumah di Sumbar. (Foto: dok. Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)

Pariaman - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan bedah rumah sebanyak 12.071 rumah di Sumatera Barat selama tahun 2019. 

Program BSPS di Sumatera Barat dilaksanakan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tesebut telah selesai dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan menelan anggaran sebesar Rp 215,79 Milyar.

"Program bedah rumah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 kami salurkan sebanyak 12.071 unit rumah dengan total bantuan senilai 215,79 Milyar," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di acara Puncak Hari Nusantara di Pantai Gandoriah di Pariaman, Sumbar, Sabtu, 14 Desember 2019.

Mengutip Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi mengatakan pogram BSPS atau bedah rumah tersebut disalurkan di 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu agar rumahnya menjadi lebih layak huni.

"Program BSPS di Sumatera Barat dilaksanakan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat. Jumlah alokasi bantuan program BSPS sebanyak 12.071 unit tersebut terdiri dari 11.811 peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) dan 260 unit pembangunan baru rumah swadaya (PBRS)," ucapnya.

Sebagai informasi, BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

Bantuan ini sudah dimulai sejak tahun 2006 yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni.

Selama proses pembangunan, masyarakat didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang membantu memfasilitasi warga, mulai dari proses administrasi hingga teknis di lapangan. 

Berdasarkan peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018, persyaratan penerima bantuan adalah terdiri dari beberapa hal yakni warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.

Selain itu, mereka belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Masyarakat penerima BSPS juga belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya.

Syarat lainnya adalah masyarakat berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. Mereka juga harus bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

Jumlah dana BSPS yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari dua jenis yakni bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya yang diterima warga adalah sebesar 17,5 juta rupiah per unit rumah, dimana 15 juta untuk pembelian material dan 2,5 juta untuk upah tukang. 

Sementara untuk pembangunan baru sebesar 35 juta rupiah per unit rumah, yang terdiri dari 30 juta untuk pembelian material dan 5 juta untuk upah tukang.

Kota Pariaman, lanjut Khalawi, pada tahun 2019 mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 1000 unit rumah dan dilaksanakan di empat kecamatan dan 21 nagari. Ke empat kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.

"Kami harap dengan adanya program ini dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman yang masih belum memiliki rumah yang layak, karena rumah adalah sumber kehidupan, karena dari rumah segalanya berasal," ujarnya.

Salah seorang penerima Program BSPS di Dusun Parit Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Syamsu Rizal (65 tahun) mengatakan, bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR sangat membantu keluarganya untuk memiliki rumah yang layak huni. Apalagi dirinya yang hanya bekerja serabutan sebagai kernet bangunan tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai.

"Saya tidak pernah bermimpi untuk mempunyai rumah seperti ini. Penghasilan sebagai kernet bangunan hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Program BSPS ternyata bisa membantu saya untuk bisa membangun rumah yang layak," katanya.

Dirinya yang tinggal bersama isterinya Rafnilawaty (54 tahun) mengungkapkan, dulu kondisi rumahnya sangatlah tidak layak. Lantai hanya tanah yang diplester tipis dengan semen dan dindingnya dari kayu biasa yang berlubang di beberapa titik.

"Kalau hujan biasanya atapnya bocor. Tapi saya menerima bantuan BSPS Rp 17,5 juta dalam bentuk bahan material seperti seng, kayu, semen, pasir dan batu bata serta untuk upah tukang. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bocor dan lantainya punya lebih halus karena di plester semen," ucapnya. []

Berita terkait
Kementerian PUPR Dorong PDAM Perluas Layanan ZAMP
Kementerian PUPR melalui PDAM terus meningkatkan pelayanan ZAMP yang airnya bisa langsung diminum
Kementerian PUPR Bedah Seribu RTLH Kota Pariaman
Kementerian PUPR melakukan program bedah rumah di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sebanyak 1.000 unit RTLH mendapatkan bantuan.
Kementerian PUPR Bedah 445 Rumah di Tabanan Bali
Kementerian PUPR memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 445 rumah di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.
0
91 Juta Akun Diretas, Tokopedia Didesak Tanggung Jawab
Tokopedia didesak bertanggung jawab terkait dugaan 91 juta data pengguna startup unicorn itu diretas kemudian diperjualbelikan di dark web.