UNTUK INDONESIA
Kemenpan RB Jelaskan Soal Penghapusan ASN Honorer
Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meluruskan persepsi isu penghapusan ASN/PNS Honorer.
Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: menpan.go.id)

Jakarta - Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meluruskan persepsi isu penghapusan eks tenaga honorer K-II yang saat ini masih bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). 

Deputi SDM Kemenpan RB Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan penghapusan tersebut bukan berarti memberhentikan eks tenaga honorer, melainkan merapikan status kepegawaiannya dalam tiga skema. 

Kita punya waktu transisi 5 tahun, jadi dari lima tahun itu diharapkan mereka mengikuti prosedur untuk mengikuti seleksi.

Skema pertama bagi eks tenaga honorer yang masih berusia di bawah 35 tahun bisa mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS). 

Utamanya bagi mereka yang sudah melewati 35 tahun bisa ikut ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Sementara, bagi eks tenaga honorer yang tidak lolos untuk seleksi CPNS atau PPPK, akan diberikan kesempatan bekerja dengan syarat, sepanjang mereka masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah dengan gaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah.

"Kita punya waktu transisi 5 tahun, jadi dari lima tahun itu diharapkan mereka mengikuti prosedur untuk mengikuti seleksi," kata Setiawan di Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. 

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah diberi waktu 5 tahun untuk membenahi struktur kepegawaian. 

"Setelah pembenahan, status kepegawaian hanya PNS dan PPPK, atau yang tidak lulus seleksi dua-duanya maka diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing dengan besaran UMR," katanya dilansir Antara

Dari aturan tersebut, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah juga dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. 

"Yang kami catat sebagai eks tenaga honorer K-II yang akan dirapikan untuk jadi CPNS atau PPPK sekitar 438.000, hanya itu yang tercatat by name by address, dalam database," ujarnya. []

Berita terkait
Kemenpan RB Tegaskan ASN Wajib Patuh Pindah Ibu Kota
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan ASN/PNS harus patuh dan siap pindah ke ibu kota baru.
Gubernur Sulbar: ASN Jangan Seperti Sapi
Gubernur Sulawesi Barat Ali Ball Masdar menilai, ASN yang keluar jam kerja berlangsung seperti sapi.
Pemetaan ASN di Jakarta Yang Akan Dipindah ke Kaltim
Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan pengaturan pembagian pegawai ASN di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) akan diperhitungkan
0
Pedagang Rokok di Kabupaten Agam Positif Covid-19
Pedagang Rokok berinisial J tersebut sebelumnya pernah kontak dengan pasien positif Covid-19 di Kota Payakumbuh Sumatera Barat.