Jakarta - Sejak Juni 2020, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT), Jawa Tengah.
KIT Batang berada di lokasi yang sangat strategis, karena dekat dengan jalur tol trans Jawa dan juga rel kereta api serta berada di tepi pantai.
Rencananya ada empat konsorsium yang berperan dalam proyek strategis tersebut, antara lain PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai konsorsium utama, KIW, PTPN 9 dan Perusda Batang.
Terkait usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar KIT Batang dapat dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Maritim dan Investasi Djoko Hartoyo mengatakan, bahwa usulan tersebut telah ditindaklanjuti.
Selain itu, ia juga mengingatkan perihal akses jalan bagi sebagian warga di bakal area lokasi KIT Batang.
“Usulan PSN sudah diajukan oleh Pemprov Jateng, draf usulan tersebut sudah dalam proses di Sekretariat Negara. Dari segi pengembangan wilayah Batang akan sangat bagus karena di bagian selatan merupakan dataran tinggi yang sejuk dengan view pegunungan dan perkebunan sebagai daya tarik wisata alam. Ada beberapa warga kampung nelayan sekitar 25 KK yang jika akses jalannya tertutup akan terisolasi. Supaya diberikan akses kepada mereka,” ungkapnya, Senin, 7 September 2020.
Usul saya jika ingin membangun kawasan industri bagaimana rencana jangka panjang 25 tahun
Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Marves, Rusli Rahim lebih menekankan pada kesesuaian tata ruang atau pola ruang, aksesibilitas, utilitas dan keterpaduan dengan sektor lain. Menurutnya sisi aksebilitas sudah bagus, karena lokasi KITB dilalui jalan tol dan kereta api, serta ada rencana pembangunan dryport.
“Usul saya jika ingin membangun kawasan industri bagaimana rencana jangka panjang 25 tahun. Keterpaduan dengan sektor lain. Karena di sekitar ada Kawasan Industri Kendal, diharapkan masing-masing kawasan industri punya produk andalan. Tidak kalah penting utilitas, karena suatu perencanaan kawasan harus punya strategi terkait air limbah, air bersih, dan listrik,” jelasnya.
Lebih lanjut, perihal pasokan listrik bagi KIT Batang, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves Yohannes Yudi Prabangkara menyatakan, infrastruktur PLN Jateng harus dihitung lagi jenis listrik yang diharapkan kawasan industri, apakah berjenis listrik curah atau premium. Ia pun menjelaskan, agar nantinya konsep keterintegrasian antar KIT Batang dengan infrastruktur lain agar diwujudkan.
”Terkait PLN, saat ini masih dalam pembahasan mungkin bisa sebagaian curah dan sebagian bisa dengan jenis lain, konsep terintegrasi dengan laut melalui penyeberangan laut dan pengembangan kawasan pantai wisata. Posisi kampung nelayan, akan dipertahankan eksistensinya, supaya saling menjembatani antara masyarakat dan KIT,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dimiliki PT PP, keseluruhan total lahan KIT adalah 4300 hektare dan terbagi dalam beberapa klaster.
Klaster 1 seluas 3100 hektare dan sudah memulai fase pengerjaan di tahun 2020, klaster 2 seluas 800 hektare dan klaster 3 seluas 400 hektare direncanakan infrastrukturnya pada tahun 2021.
Terkait akses jalan, pada awal Desember tahun ini, akses jalan target sudah mencapai 70 persen, kemudian sisanya sebesar 30 persen, pada Maret tahun 2021.
PP sendiri sudah mengurus dokumentasi tanah, terkait perizinan dan juga terus berkoordinasi dengan Pemkab Batang untuk percepatan proyek KIT.
Mengenai persoalan lahan, PTPN 9 menyatakan, bahwa pihaknya sedang mengurus izin lokasi. Kemudian, PTPN juga meminta rekomendasi dari Kementerian ATR BPN terkait kesesuaian tata ruang.
Untuk KIT Batang, diketahui juga sudah ada beberapa tenant yang sangat berminat, salah satunya adalah perusahaan baterai ternama asal Korea Selatan.[]
