Kemendagri Selenggarakan Rapat Kerja Sinergitas Gerakan Nasional Revolusi Mental

Kemendagri adakan Raker Sinergitas Urusan Kesatuan Bangsa Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental & Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Dirjen Polpum Bachtiar. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri RI melakukan Rapat Kerja Tematik Program dengan tema “Sinergitas Urusan Kesatuan Bangsa Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah”. Acara ini, diselenggarakan di Ballroom Gets Hotel Kota Semarang dari tanggal 24 sampai 26 Maret 2021.

Permasalahan selanjutnya adalah jual beli jabatan, dulu saya pernah menjadi mitra Kemendagri saat itu akhirnya kita mereformasi dengan cara mengadakan lelang jabatan.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bachtiar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo serta Sekretaris Ditjen Polpum Imran.

Ganjar PranowoGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Dirjen Polpum Bachtiar.  (Foto:Tagar/Kemendagri)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam Rapat Kerja Tematik ini mengungkapkan Indonesia akan menjadi juara dunia jika dapat menjalankan reformasi birokrasi dengan baik.

“Dalam konteks inilah mindset dan cultureset kita yang bekerja di Kesbangpol sangat dibutuhkan di masyarakat akan tetapi hasil kinerja kita tidak dapat dilihat secara konkret,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 25 Maret 2021.

Lalu bagaimana revolusi mental harus dilakukan? Menurut Ganjar, sebenarnya semenjak revolusi mental berlangsung, terciptalah sejumlah lembaga seperi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lainnya.

Ganjar PranowoGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Dirjen Polpum Bachtiar.  (Foto:Tagar/Kemendagri)

“Semenjak revolusi mental berlangsung, siapa sih lembaga yang kita tidak ciptakan KPU, KPK, Bawaslu, MK, kita tidak mau otonomi sentralisasi, oke kita berikan otonomi. Kita tidak ingin ada korupsi, kita menginginkan pelayanan yang mudah dan cepat untuk masyarakat,” ungkapnya.

Ganjar menegaskan, bahwa dirinya mencoba menerjemahkan revolusi mental dengan membuat Peraturan Gubernur tahun 2016 untuk diterapkan di Jawa tengah. Meski demikian masih ada sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

“Problem yg dihadapi masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat menganggap pemerintah itu ribet susah ditemui, permasalahan selanjutnya adalah jual beli jabatan, dulu saya pernah menjadi mitra Kemendagri saat itu akhirnya kita mereformasi dengan cara mengadakan lelang jabatan dan itu merupakan bagian promosi terbuka dan untuk menerjemahkan apa yg kita sebut reformasi birokrasi,” tandanya. []

Berita terkait
Ditjen Polpum Kemendagri Gelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi 2021 Melibatkan Tokoh Publik/Masyarakat
Kemendagri menyelenggarakan Sosialisasi/Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Polpum Tahun 2021.
Kemendag Resmikan Implementasi SRG Berteknologi CAS di Brebes
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meresmikan gudang SRG dengan teknologi CAS di Brebes , Jawa Tengah.
Kemendagri Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan di Ciledug
Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil memfasilitasi permasalahan pemblokiran akses keluar/masuk di Ciledug, Kota Tangerang.
0
Parlemen Eropa Kabulkan Status Kandidat Anggota UE kepada Ukraina
Dalam pemungutan suara Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina