Jakarta - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar Baharudin, M.Si, mengatakan bahwa politik berbudaya akan sanggup menggeser dominasi politik identitas yang saat ini marak di Tanah Air.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri agenda rapat yang diadakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dengan tema "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia", pada Rabu, 3 Maret 2021.
Menurutnya, jika dilihat dari sejarah khususnya di Indonesia, politik identitas selalu dikaitkan dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang umumnya diwakili oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing.
Drs Bahtiar menuturkan, diskusi terkait politis identitas ini sangat menarik untuk dibahas kembali demi menggali lebih dalam mengenai alasan mengapa politik identitas masih terjadi di era reformasi.
Menurutnya, bukan saja soal etnis, agama, ideologi semata, gerakan-gerakan daerah dengan latar belakang kebudayaan tertentu di sebelah kawasan, kesejaraan, suku dan etnik, dinilai memiliki potensi menjadi gerakan-gerakan politik identitas.
"Untuk itu pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah membangun budaya politik yang sesuai dengan nilai peradaban kita sebagai bangsa Indonesia yang berkarakter," kata Bahtiar, dikutip Tagar pada Rabu, 3 Maret 2021.
"Karena ukuran baik buruk, benar salah, pantas dan tidak pantas dalam budaya demokrasi tentu berbeda dengan negara lain atau bangsa-bangsa lain," ujar dia.
Selain Bahtiar, agenda rapat juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, dan Managing Director Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, PhD.
- Baca juga: Bahas Isu Politik Identitas, Kemendagri Gelar Rapat dengan Lemhanas
- Baca juga: Kemendagri Gelar Rapat Konsolidasi Data Ormas Asing
Helatan rapat yang diadakan oleh Lemhanas ini, dilaksanakan secara virtual daring dan luring pada Rabu, 3 Maret 2021, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. []
