Jakarta - Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dirinya ditugaskan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan dukungan penuh kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk pendataan keluarga dan penanganan stunting.
"Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," sebut Prof. Zudan berdasarkan keterangan tertulis kepada Tagar pada Kamis, 28 Januari 2021.
Stunting, terjadi lantaran kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini, disebabkan beberapa faktor seperti kemiskinan dan pola asupan makanan yang tidak tepat yang berakibat kemampuan kognitif anak tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Kondisi keluarga seperti ini bisa terjebak dalam kemiskinan.
Itu sebabnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri turut ambil bagian mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting.
Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat.
Masalah ini, dibahas dalam rapat bersama Kepala BKKBN bersama Kemendagri. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Pemerintah pusat dan provinsi bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting.
"Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa," tutur dokter Hasto Wardoyo.
Sementara sebagai pengelola big data kependudukan, Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name by address lengkap dengan nomor induk kependudukan kepada seluruh K/L untuk perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," jelas Dirjen Zudan.
"Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni menyatakan, pihaknya berkontribusi melakukan konvergensi upaya penurunan stunting melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.
- Baca juga : Badan Litbang Kemendagri Cari Solusi Konflik Pertanahan
- Baca juga : Rilis Hasil Sensus 2020, Kemendagri Puji Kerja Sama BPS
Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, diterbitkan pula petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Berikutnya, guna mendukung tugas berat BKKBB menurunkan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, Nunung, panggilan akrab Hari Nur Cahya Murni mengatakan "Pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga".
Oleh sebab itu, pelibatan organisasi PKK yang memiliki jaringan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, akan dapat membantu pemerintah secara masif dalam upaya menurunkan stunting, pungkas Nunung.[]