Jakarta - Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi armada tiga moda transportasi umum di Ibu Kota pelaksanaanya berantakan. Anies dinilai tidak merangkul stakeholder terkait untuk menerapkannya.
"Kebijakan itu bagus tetapi implementasinya jongkok. Artinya, mereka (Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta) pasti tidak mengajak bicara para swasta, bisnis, industri dan tim publik," ujar Agus kepada Tagar, Senin, 16 Maret 2020.
Jadi orang males, makannya jadi tetep masuk. Kelas-kelas pekerja itu pasti menolak.
Agus menilai Pemrov DKI Jakarta belum melakukan pembahasan yang komprehensif atas kebijakan yang menimbulkan masalah baru hingga mengularnya antrean penumpang di stasiun Mass Rapid Transit (MRT) dan halte Transjakarta tersebut. Menurut dia, pelaksanaan kebijakan Anies seharusnya ditelaah secara detail.
"Karena gini, pegawai itu kalau masuk telat pulangnya kecepetan karena jam 6 udah tutup. Kan pasti dipotong gaji, trus siapa yang nanggung? Nah, itu kan belum dibahas," ucap dia.
Baca juga: Anies Batasi Transportasi Umum, Pemakai Membeludak
Tidak diajaknya stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan baru, kata Agus, berbuntut kepada diterabasnya aturan itu oleh para pekerja di Jakarta. "Jadi orang males, makannya jadi tetep masuk. Kelas-kelas pekerja itu pasti menolak. Suka-suka dia 'sakit urusan gua kok, kenapa lu yang ribut'," kata Agus.
Kendati begitu, Agus tak menyoalkan kebijakan baru yang diadopsi Anies. Namun dengan catatan, penerapan kebijakan pencegahan virus corona di ruang publik maupun di moda transportasi umum dikordinasikan.
"Kebijakannya gak masalah, karena harus dilokalisir, bagus, dibatasi supaya orang tidak banyak jalan, orang tidak sampai malam-malam keluar, tapi implementasinya gak bener. Pasti tidak ada koordinasi," tuturnya.
Pemangku kebijakan utama yaitu pemerintah pusat, kata Agus, sepatutnya diajak untuk duduk bersama membahasnya sebelum akhirnya diterapkan ke publik. Faktor lain yang sepatutnya dicermati Anies yaitu kondisi sosio-kultural masyarakat di Jabodetabek.
"Ya kalau diimplementasikan asal gitu, emang dikata kampung mana, kan gak bisa. Itu pasti konsultannya orang bule. Tidak tahu tingkah laku manusia di Jakarta," ujar Agus.
Untuk menggugah publik enggan berkegiatan di luar rumah dan guna menekan penyebaran virus corona di ruang publik, Anies diketahui membatasi jam operasi TransJakarta, MRT, dan Light Rail Transit (LRT) Jakarta yang dimulai pada hari ini.
Baca juga: Anies Baswedan Hapus Kebijakan Ganjil Genap
Jadwal kedatangan MRT diubah dari semula setiap 5-10 menit menjadi 20 menit sekali. Waktu operasional diubah dari pukul 05.00–22.00 menjadi 06.00–18.00 WIB. Sementara rangkaian MRT menjadi 4 rangkaian dari umumnya tiap hari 16 rangkaian. Kebijakan dari Pemrov DKI ini diberlakukan selama 2 minggu ke depan.
Adapun bagi LRT Jakarta, waktu operasionalnya yang semula dari pukul 05.30-23.00 diubah menjadi 06.00-18.00. Begitu juga jadwal keberangkatan tiap 10 menit sekarang diubah tiap 30 menit.
Diikuti layanan Transjakarta yang kini memiliki jadwal operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dengan pengoperasian 13 rute dan headway 20 menit. Adapun layanan non koridor atau non BRT seperti Mikrotrans dan Mikrotrans ditiadakan sementara.
Kebijakan ganjil genap di seluruh kawasan Jakarta juga dihapuskan demi mencegah wabah corona di Ibu Kota. "Kita menghapuskan dan mencabut kebijakan ganjil genap di seluruh kawasan Jakarta, sehingga masyarakat bisa memilih moda transportasi yang minim menularkan (Covid--19). Kita cabut sementara akan kembali diberlakukan ketika kondisi sudah dalam kontrol kita," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Minggu, 15 Maret 2020. []
