UNTUK INDONESIA
Kawal Jokowi Dilantik, Polda Sulsel Siapkan Personel
Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta jajaran menggelar patroli jelang pelantikan Presiden dan Wakil Preside pada 20 Oktober 2019.
Polda Sulsel bersama TNI dan instansi terkait saat gelar apel pasukan patroli skala besar di Mapolda Sulsel. (Foto: tagar/Lodi Aprianto)

Makassar - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta jajaran menggelar patroli skala besar atau operasi cipta kondisi jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) pada 20 Oktober 2019. 

Pengawalan polisi ini dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif di Sulawesi Selatan selama momen pelantikan berjalan. 

Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Mas Guntur Laupe mengatakan pengamanan dalam rangka mengawal pelantikan Presiden dan Wapres merupakan tugas dan tanggungjawab bersama. 

Kita himbau kelompok masyarakat menciptakan situasi kondisi kondusif menjelang pelantikan presiden.

Dia berharap semua masyarakat bisa saling menjaga dan menciptakan suasana aman dan kondusif di Sulawesi Selatan. 

"Personil yang dilibatkan ada 300, dari TNI Raider 700, Pomdam, Brigade Mobil, termasuk Satpol PP kita libatkan. Upaya ini meniadakan niat-niat yang tidak baik dari individu atau kelompok yang akan membuat kekacauan di wilayah Sulawesi Selatan," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe usai apel, Selasa, 15 Oktober 2019. 

Kata dia, personel yang diterjunkan nantinya akan melakukan patroli di Kota Makassar dan wilayah sekitar. Mereka akan mengitari setiap lokasi yang dianggap kerap terjadi kejahatan. 

"Jadi kita himbau kelompok masyarakat menciptakan situasi kondisi kondusif menjelang pelantikan presiden, meniadakan kegiatan-kegiatan berkumpul atau menyampaikan pendapat yang melibatkan orang banyak," ujarnya.

Dia mengungkapkan apabila ada masyarakat berkumpul-kumpul di suatu lokasi dengan gelagat mencurigakan, polisi akan melakukan penggeledahan dan tes urine. 

Jika ditemukan benda berbahaya atau terlibat dalam kejahatan, menurutnya, akan dilakukan penindakan sesuai proses hukum berlaku.

"Jika ada sekelompok warga yang dicurigai, kita akan melakukan penggeledahan. Jika terdapat melawan hukum, maka akan diproses," katanya.

Terkait unjuk rasa, Mas Guntur menuturkan hal itu tidak dilarang, asalkan sesuai dengan aturan. 

"Hal ini tidak dilarang, boleh-boleh saja dilaksanakan tetapi sesuai dengan prosedur yang ada. Karena mengumpulkan orang yang satu tempat sedikit, tempat lain sedikit lama kelamaan menjadi banyak," ucapnya. 

Dia mengkhawatirkan jika ada penumpukan masyarakat dalam jumlah banyak akan memacu keributan. 

"Terpicu dan terpancing oleh kelompok-kelompok yang akan menggunakan situasi massa yang banyak itu," tuturnya.

Jenderal polisi bintang dua ini menegaskan apabila kekacauan terjadi, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

"Kalau anarkis, saya kira ada UU yang mengatur, ya dikenakan hukum pidana. Tetapi mereka yang melaksanakan sesuai dengan aturan, silahkan saja tidak ada masalah," katanya.[]  

Baca juga:

Berita terkait
Pengantin Bom Bunuh Diri di Pelantikan Jokowi
Kelompok teroris ISIS disebut telah menyiapkan pengantin bom bunuh diri untuk mengacaukan pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Jokowi-Maruf Amin.
Baja JP: Puluhan Ribu Massa Bara JP Akan Ikut Inagurasi Pelantikan Presiden
Bara JP) dari berbagai daerah akan ikut inagurasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang.
BaraJP Medan: Jangan Ganggu Pelantikan Presiden
Barisan Relawan Jokowi Presiden Medan turut mengawal pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
0
Nirina Zubir Ceritakan Kronologi Ibunya Meninggal
Nirina Zubir mengaku bersyukur ketikan menemukan ibunya Cut Indria Martini yang meninggal dunia di rumahnya.