Kapolri Lima Kali Dicatut, IPW: Tangkap Penuduh Tito Karnavian

Semua kasus pencatutan nama Tito Karnavian berhasil dibongkar, kecuali pencatutan dalam Indonesialeaks yang menuduh Tito menerima aliran dana daging.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (Foto: Tagar/Gilang)

Jakarta, (Tagar 15/10/2018) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendorong Polri menangkap pencatut nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait temuan Indonesialeaks yang menyebutkan adanya aliran dana kepada Kapolri dalam kasus impor daging.

"IPW prihatin ada orang yang nekat mencatut nama Kapolri untuk kepentingannya. Untuk itu, jajaran kepolisian harus solid dan segera menciduk para pencatut," Neta S Pane dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/10).

Disebutkan, IPW mencatat sebanyak lima kali nama Tito Karnavian dicatut pihak tidak bertanggungjawab, baik untuk manuver politik maupun untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok.

Kasus pencatutan pertama terhadap Tito Karnavian terjadi pada 2016 dalam Kasus Labora Sitorus. Saat itu Tito sebagai Kapolda Papua disebut menerima aliran dana dari Labora, padahal pada periode itu Tito belum menjadi Kapolda Papua, bahkan Tito yang membongkar kasus Labora.

Kedua, pada Oktober 2017 Titin Hendriko mengaku sebagai keponakan Kapolri Tito Karnavian dan menipu sejumlah orang yang hendak masuk polisi hingga dia meraup Rp 1,5 miliar. Pelaku ditangkap polisi di Jateng.

Ketiga, Rahmat yang mengaku sebagai Sespri Kapolri Tito Karnavian menipu seorang pengusaha sebesar Rp 1 miliar. Pelaku yang selalu menunjukkan foto bersama Kapolri itu telah diciduk polisi.

Keempat, Tito Karnavian disebut Indonesialeaks telah menerima aliran dana dalam kasus daging impor, tetapi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo membantah adanya aliran dana tersebut.

Neta Pane mengatakan, kasus dugaan hoaks Indonesileaks hingga kini belum diusut polisi, padahal sudah menimbulkan kegaduhan politik.

Kelima, beberapa hari lalu Habel Yahya ditangkap polisi karena bersama Febri mengaku mendapat SK dari Kapolri untuk memegang konsesi besi bekas atau besi tua di PT Freeport, Papua.

Bermodal SK palsu itu, Habel dan Febri menipu enam pengusaha besi tua di Surabaya hingga meraup puluhan miliar rupiah.

“Semua kasus pencatutan nama Tito Karnavian berhasil dibongkar dan diciduk polisi pelakunya,” tutur Neta Pane, kecuali pencatutan dalam Indonesialeaks yang menuduh Tito menerima aliran dana daging.

Untuk itu, IPW mendesak Polda Metro Jaya segera mengusut dugaan hoaks yang diungkap Indonesialeaks dan menangkap pelakunya agar dugaan kasus fitnah dan pencatutan nama Tito Karnavian tidak terus berulang.

"Agar tidak menjadi bahan manuver politik yang menimbulkan kegaduhan di tahun politik ini," ujar Pane.

Skenario Politik

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu seperti dilansir Antaranews menilai, munculnya kembali isu dugaan gratifikasi dari Basuki Hariman untuk memuluskan perkara penyelundupan tujuh kontainer daging sapi kepada Kapolri tidak lepas dari skenario mempercepat suksesi kepemimpinan di kepolisian.

"Target utamanya adalah untuk mengganti Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri," tegas Masinton di Jakarta, Minggu.

Menurut Masinton, isu penerimaan gratifikasi sudah dianggap sangat seksi untuk dilempar ke publik karena dalam isu penanganan kasus terorisme Tito justru berhasil dan diakui dunia internasional.

"Saya membacanya sebagai permainan kolaborasi segitiga, saling tiktok melempar isu. Kolaborasi ini melibatkan kelompok pressure group, oknum sempalan di KPK, dan oknum jenderal di Mabes Polri yang 'ngebet' jadi Kapolri," kata politikus PDIP ini dalam siaran persnya.

Masinton menilai, kelompok tertentu telah memainkan publikasi isu melalui Indonesialeaks. Material isu utamanya disuplai dari oknum sempalan penyidik KPK dengan kasus gratifikasi impor daging yang melibatkan Basuki Hariman pemilik CV Sumber Laut Perkasa, tersangka KPK dalam kasus suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

"Oknum jenderal yang baru dilantik sebagai pejabat bintang tiga di Mabes Polri ini kasak-kusuk membangun lobi vertikal dan sembari membangun pencitraan sebagai jenderal polisi yang bersih dan berintegritas," ucapnya.

Padahal, pimpinan KPK sebagai penanggungjawab tertinggi di institusi KPK sudah berkali-kali menjelaskan ke media dan juga di Komisi III DPR RI mengenai ketidakakuratan informasi tentang catatan penerima aliran dana kasus suap impor daging.

Bahkan, Basuki Hariman sendiri sebagai tersangka dalam penjelasannya di persidangan pengadilan tipikor telah membantah adanya catatan suap ke pejabat Polri.

Menyikapi digulirkannya kembali isu tersebut, Masinton memandang perlu penyelidikan. Hal ini sekaligus sebagai "warning" bagi pihak yang ingin melakukan pembunuhan karakter menggunakan isu-isu negatif, salah satunya dengan tudingan korupsi.

"Kepolisian harus melakukan penyelidikan atas penyebaran isu ini. Jika dibiarkan, ke depannya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan dengan mudah secara sepihak melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain yang dianggap sebagai rival dengan menggunakan isu korupsi," ujar Masinton. []

Berita terkait