Kapolri Idham Azis Larang Masyarakat Fasilitasi Aktifitas FPI

Kapolri Jenderal Idham Azis, keluarkan maklumat kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas FPI.
Kapolri Jenderal Idham Azis, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu, 30 September 2020. (Foto: Tangkapan layar YouTube)

Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis, keluarkan maklumat agar kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

Setelah mengeluarkan maklumat, Idham meminta seluruh masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam memfasilitasi aktivitas organisasi kemasyarakatan tersebut.

“Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” ujarnya pada Jumat, 1 Januari 2021.

Setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maupun diskresi kepolisian.

Baca juga: PDIP: FPI Preman Berjubah Agama Bertentangan dengan Nilai Pancasila 

Ia juga menegaskan jika ditemukan hal yang bertentangan dengan maklumat yang dikeluarkan itu, setiap anggota Polri wajib bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maupun diskresi kepolisian,” tuturnya.

Maklumat Kapolri dengan nomor 1/I/2021 yang telah ditandatangani oleh Idham pada 1 Januari 2021 berisi mengenai penghentian kegiatan dan penggunaan atribut yang berkaitan dengan FPI.

Baca juga: Sejarah Organisasi Terlarang di Indonesia: PKI, JI, HTI, FPI 

Berikut ini isi dari Maklumat Kapolri tersebut:

  1. 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020;KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
  2. Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar: a. masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI; b. masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum; c. mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI; dan d. masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.
  3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.
  4. Demikian maklumat ini, untuk menjadi perhatian dan di laksanakan sebagaimana mestinya. [] (Amira Salsabila Aprilia)
Berita terkait
FPI Dibubarkan, Muhammadiyah: Tindakan Pemerintah Bukan Anti-Islam
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menilai tindakan pemerintahan Presiden Jokowi bubarkan FPI bukan anti-Islam.
FPI Dibubarkan, Hendropriyono: Tidak Ada Lagi Beribadah Digerebek
Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono mengklaim dengan bubarnya FPI tidak akan ada lagi beribadah digerebek.
Polri Ambil Tindakan Jika Ada Atribut Atau Kegiatan FPI
Polisi tegaskan akan menindak oknum yang masih melakukan kegiatan dengan memakai atributy FPI
0
Kemendag Teken Kerja Sama Pemberdayaan UMKM dengan Accor, BNI, dan Pemprov DKI
Kemendag kembali menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendorong pemberdayaan UMKM dengan grup perhotelan Accor, BNI & Pemprov DKI.