Medan - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Martuani Sormin disebut tak merespons kasus perambahan hutan secara liar di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kasus perambahan hutan Batangtura disebut-sebut melibatkan Wali Kota Padangsidempuan Irsan Efendy Nasution. Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan pada 5 Agustus 2019 lalu.
Karena dirasa penanganan kasus tidak jelas, kelompok masyarakat yang mengadukan kasus itu pun menyurati Kapolda Sumut pada 2 Februari 2020 lalu.
“Saya kecewa dengan beliau (Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin). Sampai saat ini, surat dari Aliansi Gerakan Ondo (AGO) wilayah Tabagsel pada 2 Februari 2020 yang dilayangkan untuk Kapolda Sumut, terkait perambahan hutan negara di Batangtura, Tapsel tidak diresponsnya, belum ada tindak lanjut atau perkembangan,” kata Direktur Padangsidempuan Institute, Amir Hamzah melalui telepon selulernya pada Minggu, 23 Februari 2020.
Semua aspirasi dari masyarakat pastinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
Menurut Amir, masyarakat setuju dengan pernyataan Kapolda Sumut saat berkunjung ke Kota Padangsidimpuan saat mengikuti pengukuhan Parsadaan Sormin Boru Bere (Pasorbube) se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) pada Sabtu, 22 Februari 2020. Kapolda menegaskan ingin menghapus penyakit masyarakat, misalnya judi dan narkoba.
Aliansi Gerakan Ondo Tapanuli Bagian Selatan (AGO) juga telah menyurati Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin, Senin 2 Februari 2020 kemarin.(Foto: Tagar/Istimewa)
"Saya sangat setuju. Tapi persoalan di Sumut bukan hanya soal judi dan narkoba. Tapi ada juga perambahan hutan, illegal logging yang mengakibatkan banjir dan kesengsaraan bagi rakyat. Pak Martuani Sormin harus tegas menindak pelaku kejahatan ini, yang masih saja berkeliaran di wilayah hukum Polda Sumut. Termasuk di antaranya perambahan hutan negara Batangtura," tukas Amir.
Sebagaimana diketahui, terkait kasus dugaan perambahan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sejumlah kelompok masyarakat pernah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Markas Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Km 10,5 Medan.
Aliansi Mahasiswa Berkemajuan Anti Korupsi Sumatera Utara (Ambak Sumut), misalnya mendesak Polda Sumut mengambil alih kasus dari Polres Tapanuli Selatan, karena diduga tidak ditangani secara profesional. Mereka menyebut, kasus perambahan hutan diduga melibatkan Wali Kota Padangsidempuan Irsan Efendy Nasution.
Dugaan itu muncul karena di sekitaran lokasi perambahan hutan terdapat backhoe milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Padangsidempuan. Alat itu ada di sana, diduga atas perintah Irsan Efendy Nasution. Itu kemudian yang membuat kelompok warga membuat laporan ke Polres Tapanuli Selatan pada Senin, 5 Agustus 2019 lalu.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin yang coba dikonfirmasi wartawan melalui telepon selularnya pada Minggu, 23 Februari 2020, terkait kasus perambahan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan jawaban.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, menyebut akan menindaklanjuti segala bentuk laporan pengaduan dari masyarakat.
"Jika ada masyarakat yang mengirimkan surat terkait tidak puas atas kinerja petugas kepolisian, silakan saja. Semua aspirasi dari masyarakat pastinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan," kata Nainggolan. []
