Kadis Pertanian Madina Dituduh Potong Dana Bansos

DPP Aliansi Mahasiswa Bersatu Tapanuli Bagian Selatan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kompol RE Samosir (baju merah) perwakilan dari Humas Polda Sumatera Utara menerima aspirasi dari mahasiswa.(Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - DPP Aliansi Mahasiswa Bersatu Tapanuli Bagian Selatan (ABM Tabagsel) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa 23 Juli 2019.

Dalam aksi, massa berteriak agar polisi memeriksa Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Mandailing Natal.

"Kita dari DPP AMG Tabagsel menemukan adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) untuk kelompok tani dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 20-Rp 45 juta dan patut kita duga dalam pemotongan tersebut kepala dinas meraup keuntungan, ini melanggar hukum. Kita minta polisi melalui Bapak Kapolda Sumatera Utara memeriksa kepala dinas tersebut," kata koordinator aksi Indra Nasora Siregar.

Dana bansos yang diduga dipotong merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk kelompok tani untuk program pengembangan optimalisasi sub sektor tanaman pangan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madina tahun anggaran 2015.

Jika ada buktinya, segera bawa ke kita. Pastinya akan segera ditindaklanjuti

Dugaan pemotongan dilakukan sebanyak tiga tahap, dana bantuan berbentuk barang, misalnya pupuk tidak sesuai dengan semestinya.

"Kita beri satu contoh, misalnya kelompok tani Saba Dolok, kegiatan di tahap awal, pencairan bantuan tanggal 24 November 2015, jumlah seharusnya Rp 19,2 juta. Tetapi, dana yang diterima kelompok tani hanya Rp 1 juta, itupun diterima dalam bentuk pupuk sebanyak satu ton. Artinya Rp 18,2 juta dipotong," ucap Indra.

Kemudian, di tahap ke dua juga demikian. Dana pencairan tanggal 30 November 2015 sebanyak Rp 19,2 juta. Tetapi kelompok tani hanya menerima Rp 1 juta dalam bentuk pupuk sebanyak 750 Kg. Lalu di tahap ke tiga, tanggal 11 Desember 2015 dengan jumlah Rp 9,6 juta.

"Akan tetapi dana yang diterima oleh kelompok tani hanya Rp 500 ribu dalam bentuk pupuk sebanyak 500 Kg. Dari tahap satu sampai tiga bantuan itu seharusnya Rp 45,5 juta, diterima kelompok tani hanya Rp 2,5 juta. Berdasarkan informasi dan dokumen yang kita miliki, polisi harus melakukan pemeriksaan terhadap kepala dinas dan pihak terkait yang diduga terlibat," kata Indra.

Tak lama, massa aksi diterima Kompol RE Samosir, perwakilan dari Humas Polda Sumatera Utara. Dia mengatakan, jika ada bukti segera dilaporkan.

"Jika ada buktinya, segera bawa ke kita. Pastinya akan segera ditindaklanjuti, segala aspirasi masyarakat pastinya akan ditindaklanjuti," tandasnya. []

Baca juga:


Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.