Jakarta, (Jakarta 28/4/2018) – Tiga pemohon menggugat batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua periode yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Gugatan tersebut dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MA) oleh Pemohon I (Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (PERAK) yang diwakili Abda Khair Mufti selaku Ketua), Pemohon II (Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah selaku Ketua Umum), dan Pemohon III adalah Muhammad Hafidz (Pegawai Swasta).
Tiga pemohon pengujian UU Pemilu itu telah mendaftarakan permohonannya di MK pada Jumat (27/4) pagi.
Pemohon I, II, dan III mengajukan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, yang menyatakan: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".
Alasan para Pemohon mengggugat aturan tersebut lantaran tidak dapat dicalonkannya kembali Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla untuk mendampingi calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, karena dianggap telah dua kali menjabat Wakil Presiden, yang mereka sebut akan menimbulkan kerugian bagi anggota Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
"Belum ada lagi sosok pasangan calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, akibat dari berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu," demikian bunyi alasan pemohon.
Mereka selanjutnya meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
"Menyatakan frasa 'Presiden atau Wakil Presiden' dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden," kata kuasa hukum Pemohon I, II, dan III dalam permohonannya.
Pemohon juga meminta majelis hakim menyatakan frasa Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden.
Pemohon meminta hakim MK menyatakan frasa "selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut. (ant/yps)
