Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepemimpinannya dalam pemerintahan jilid kedua ini akan mengoptimalkan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Solusinya mulai dari pembangunan infrastruktur, hingga mengaktifkan Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) tahap I yang telah selesai.
Jokowi: Berarti ada 6 (moda transportasi), diintegrasikan semuanya. Itu juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan di Jakarta.
Jokowi berujar, hingga kini pemerintah terus berupaya untuk menciptakan transportasi massal yang terintegrasi. LRT ditargetkan selesai akhir tahun 2021.
"Itu akan sangat mengurangi macet. Dan tentu saja mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada. LRT gabungin nanti dengan MRT, dengan TransJakarta, dengan Commuterline kita, dengan kereta bandara, nanti mungkin dengan kereta cepat," kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan, Rabu, 18 Desember 2019.
Baca juga: Hadirkan Slipknot, Hammersonic 2020 Undang Jokowi
"Berarti ada 6 (moda transportasi), diintegrasikan semuanya. Itu juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan di Jakarta," kata Jokowi.
Menurutnya, jika ibu kota negara tidak dipindahkan, maka persoalan tersebut kian sulit diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan Jakarta menjadi pusat segala aktivitas bisnis dan perkantoran.
Jadi, kata dia, memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menekan angka kemacetan di Jakarta. Hal tersebut belum dihitung dengan aspek ledakan penduduk.
"Tapi sekali lagi, kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit karena semua orang ingin meniti karir di Jakarta, ingin bisnis di Jakarta. Semuanya mikirnya di seluruh Tanah Air kan ke Jakarta semuanya atau ke Jawa, sehingga yang terjadi adalah kepadatan penduduk yang semakin tambah semakin hari," ucapnya.
Baca juga: ICW Tegaskan Tolak Dewas KPK Pilihan Jokowi
Kemacetan, dikatakannya, berkaitan dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Jakarta sebagai jantung kota, Jokowi pandang sangat berpengaruh bagi stabilitas ekonomi negeri.
"Sudah bolak balik saya sampaikan 56 persen penduduk kita itu ada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita juga sama 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga perlu pemerataan ekonomi. Kira-kira itu," kata Jokowi. []
