Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Subang, Jawa Barat. Di sana dia mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3 Ruang Asoka dan berdialog dengan masyarakat.
Jokowi mengatakan temuan sidaknya kali ini, hampir 90 persen pasien yang ditemuinya sudah menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya di-cover APBN-APBD. Itu menjadi catatan.
Baca juga: Jokowi: Patimban Akan Jadi Pelabuhan Ekspor Mobil
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Jokowi di Subang, Jumat, 29 November 2019.
Menurutnya, yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ialah memperbaiki pelayanan BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.
Baca juga: Tinjau Patimban, Jokowi Ajak Dua Stafsus Milenial
Baginya, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, mengingat pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit.
"Ada 133 juta (orang) yang di-cover pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya di-cover APBN-APBD. Itu menjadi catatan," ucap Gubernur DKI Jakarta periode kerja 2012-2014 itu.
Sidak ke rumah sakit, bukan hal pertama yang dilakukan Jokowi. Sebelumnya, dia juga melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung, Jumat, 15 November 2019 lalu.
Saat itu Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. Dalam sidak tersebut juga Jokowi sempat berdialog bersama beberapa pasien di dalam ruang perawatan. []
