Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas ketersediaan gas untuk industri dengan jajaran menteri terkait. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyinggung permasalahan soal mahalnya harga gas di Indonesia.
"Saya sudah berapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal dan perlu saya sampaikan gas bukan semata-mata sebagai komoditas tetapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Kita kalah terus, produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal.
Jokowi menyebut, sejumlah sektor industri menggunakan 80 persen volume gas Indonesia. Dia mengatakan, industri-industri tersebut mulai dari industri pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, hingga industri gelas.
"Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus, produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal," ucap Jokowi.
Dalam ratas Jokowi meminta agar harga gas betul-betul dihitung agar lebih kompetitif. Dia juga menuturkan, agar jajarannya melihat penyebab tingginya harga gas tersebut, mulai dari hulu hingga hilir.
"Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Selain itu, Jokowi meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
"Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan?," tanya Jokowi dihadapan para jajaran kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menyebut setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait persoalan mahalnya harga gas untuk industri.
"Saya melihat yang pertama, ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBTU (Million British Thermal Unit). Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Ini satu, tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga," ucap Jokowi.
Kemudian, lanjut Jokowi, yang medua, dengan memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) agar gas bisa diberikan kepada industri.
DMO merupakan kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui badan pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam kontrak kerja sama.
Lalu, lanjut Jokowi, ketiga, bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 kan gak beres-beres. "Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya akan begini terus," tutur Jokowi. []
