Palu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan ribuan hunian tetap (huntap) untuk pengungsi korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terhambat masalah pembebasan lahan.
"Tapi memang menunggu agak lama kemarin karena ada proses pembebasan lahan yang tidak selesai-selesai," kata Jokowi di kawasan relokasi Kelurahan Tondo, di belakang Universitas Tadulako (Untad) Palu, Selasa, 29 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Bukan masalah konstruksi atau keuangan.
Jokowi membantah lamanya pembangunan ribuan huntap di daerah itu bukan karena terhambatnya kucuran bantuan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun bantuan luar negeri.
"Bukan masalah konstruksi atau keuangan. Tidak. Pembebasan lahan yang tidak selesai-selesai, tapi sudah diselesaikan oleh bapak gubernur, bupati, dan wali kota," ujar dia.
Kata dia, pembangunan ribuan huntap bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta berbagai pihak dari dalam dan luar negeri dapat berjalan lancar.
Selain di kawasan relokasi Kelurahan Tondo dan Talise, dia mengungkapkan pembangunan huntap di Kelurahan Duyu, Kota Palu juga sempat terhambat akibat masalah pembebasan lahan. Tetapi, hal tersebut telah diselesaikan.
Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng enggan mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas sekitar 105 hektare yang dikelola PT Sinar Putra Murni (SPM)/PT Sinar Waluyo yang berada di kawasan relokasi dan pembangunan huntap di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise.
Padahal izin HGU perusahaan itu habis pada 2019 ditambah belasan tahun lamanya lahan tersebut tidak pernah dimanfaatkan. []
Baca juga:
- BNPB: Kemenkeu Gelontorkan Rp 1,9 T untuk Warga Palu
- Kementerian PUPR Bangun Huntara di Palu dan Sekitar
