Jakarta - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan terkait pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mengatakan Gugus Tugas mempersiapkan 4 tahap simulasi.
"Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan suatu simulasi agar apabila kita melakukan langkah-langkah pelonggaran," kata Doni usai rapat terbatas terkait evaluasi PSBB bersama Jokowi yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 12 Mei 2020.
Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan.
Doni menuturkan, dalam upaya melakukan pelonggaran dan menyusun skenarionya, Gugus Tugas akan memberikan 4 kriteria. Pertama adalah upaya di bidang prakondisi yaitu sosialisasi. Kedua berhubungan dengan waktu, yakni kapan timing pelonggaran akan dilakukan.
"Ketiga prioritas bidang apa termasuk daerah mana yang perlu dilakukan, terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah," kata dia.
Menurut Doni, 4 kriteria itu patut diperhatikan kepala daerah yang menerapkan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing. Nantinya koordinasi pusat-daerah juga akan menjadi pertimbangan penting Gugus Tugas.
"Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya," ujar Doni.
Selain Doni, rapat PSBB itu juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah yang wilayahnya menerapkan PSBB antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Doni mengatakan dalam melakukan tahap prakondisi akan melibatkan sejumlah rangkaian kajian akademis, melibatkan pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, tokoh masyarakat, ulama, budayawan.
"Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap oleh pemerintah," ujar Doni.
Kemudian tahapan selanjutnya akan dilakukan jika telah masuk dalam waktu yang tepat. Ia menjelaskan kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelanggaran. "Artinya apa? statusnya masih tetap tidak boleh kendor," katanya.
