Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi peringatan kepada para penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum atau regulasi yang saat ini belum sinkron. Terutama, Jokowi meminta tak ada penyalahgunaan untuk menakut-nakuti pengambil kebijakan dan pelaksanaan dari suatu proses.
"Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Agustus 2020.
Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional
Jokowi menyatakan terdapat tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dia menyebut, ketiga agenda itu meliputi pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, serta peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.
Salah satu agenda besar itu mengenai reformasi birokrasi. Jokowi mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat.
"Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dari unit-unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja," ujarnya.
Jokowi menegaskan, reformasi birokrasi juga erat kaitannya dengan perizinan dan tata niaga yang juga harus memperoleh perhatian khusus. Sebab, kata dia, yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta dan menjadi penopang utama perekonomian nasional kita.
Dengan demikian, ia menuturkan bahwa sistem perizinan dan tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus segera dirombak dengan salah satunya menerapkan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat.
Apalagi, lanjut dia, tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi.
- Baca juga: Ajakan Jokowi untuk Membudayakan Jiwa Antikorupsi
- Baca juga: Jokowi Prioritaskan SDM Selesaikan Masalah Bangsa
"Yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat," ucap Presiden Jokowi.[]
