Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menganggap wajar pertemuan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
"Silaturahmi dan komunikasi politik pasca pilpres. Dan itu wajar dilakukan," kata Ujang kepada Tagar, Jumat 3 Mei 2019.
Soal kemungkinan merapatnya sejumlah partai ke koalisi pemerintahan, Ujang menganggap sah-sah saja lantaran dinamisnya politik pasca Pilpres 2019. Ditambahkannya, Jokowi memiliki keinginan memperkuat armada Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Hal yang wajar jika Moeldoko berkata seperti itu, karena ingin merangkul Demokrat dan PAN. Dan agar koalisi Jokowi-Ma'ruf kuat, dan tidak rapuh.
Baca juga: Keuntungan Demokrat Jika Masuk Koalisi Jokowi
Namun, beloknya partai berlambang mercy tersebut dari oposisi ke kubu petahana bergantung pada keputusan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bergantung pada SBY dan seluruh kader Demokrat. Pilhannya bergabung dengan koalisi Jokowi-MA (Ma'ruf Amin), atau bermain di tengah," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengungkapkan sejumlah kesepakatan bisa saja terjadi ketika AHY bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Namun, tidak menutup kemungkinan pertemuan di antara keduanya hanya sebagai ajang silaturahmi. Menurut Moeldoko, kesepakatan dapat terjadi ditinjau dari lamanya komunikasi terbangun.
"Sebenarnya kan begini, dalam sebuah komunikasi politik itu diawali dengan adanya saling berbincang-bincang, saling memahami. Yang pada akhirnya muncul kesepakatan," kata Moeldoko di Gedung NRI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam, 2 Mei 2019.
"Jadi tidak juga, mudah kesepakatan terbangun. Ini sebuah proses panjang yang dijalankan oleh Pak Jokowi," tandasnya.
Baca juga:
