Jokowi Prioritaskan Pemerataan Pembangunan di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap tekad pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga Papua dan Papua Barat.
Presiden Jokowi menggendong anak-anak Papua. (Foto: Instagram/@jokowi)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap, salah satu tekad pemerintah yaitu melakukan pemerataan pembangunan di beberapa daerah seperti di Papua dan Papua Barat. Selain itu, wilayah Indonesia bagian timur yang tidak akan luput dari perhatiannya seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

"Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi untuk masuk, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan pembukaan kawasan industri," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.

Baca juga: Jokowi Minta Ekonomi Harus Tumbuh Berkualitas

Oleh karena itu saya ingin menekankan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini.

Dalam rapat terbatas (ratas) soal kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus Papua, Jokowi menjelaskan beberapa hal yang perlu diutamakan.

Sejak tahun 2002 hingga 2020, kata Jokowi, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memeroleh dana otonomi khusus (otsus) dengan nominal mencapai Rp 94,24 triliun, yang mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Jokowi menegaskan, dana otsus tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini. Oleh karena itu saya ingin menekankan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Kerja Keras Jokowi Jaga Masyarakat dari Virus Corona

Ke depan, Jokowi berharap pengelolaan anggaran yang ada dapat dilakukan dengan baik dan optimal. 

Dia menekankan, penggunaan anggaran harus dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat.

"Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-delivered ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output-nya seperti apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat," kata Jokowi. []

Berita terkait
Jokowi Kaitkan Omnibus Law dengan Virus Corona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaitkan kerugian ekonomi Indonesia, bisa tertutup apabila Omnibus Law sudah jadi.
Jokowi Dipaksa Datang Persidangan Uji Materi KPK
Presiden Jokowi didesak datang ke persidangan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
PKS Tak Percaya Jokowi Pangkas Miskin Ekstrem 2024
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak percaya dengan target Presiden Jokowi memangkas angka kemiskinan ekstrem pada 2024.