Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju wajib hadir ketika diundang rapat atau agenda terkait, perihal persoalan bangsa dan negara.
Dalam menjalankan tugas, Jokowi menekankan kerja jajaran menteri dengan kepala negara maupun lintas menteri merupakan kerja tim. Karena menurutnya, membangun negara besar seperti Indonesia tidak mungkin para menteri tidak saling berkoordinasi.
"Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi sekali lagi, kerja tim," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana bersama menteri periode 2019-2024 di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 Oktober 2019.
Sesuai dengan pidato pelantikannya terkait Omnibus law, Jokowi kemudian meminta kepada jajarannya agar memangkas berbelitnya birokrasi yang selama ini menghambat laju investasi ke Indonesia.
"Negara ini terlalu banyak regulasi dan aturan. Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik Undang Undang, Perpres (Peraturan Presiden), Permen (Peraturan Menteri), peraturan-peraturan yang lainnya," kata Jokowi.
Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna pertama bersama para menteri didampingi Wapres Ma'ruf Amin pada Kamis 24 Oktober 2019. Terdapat dua agenda dalam sidang kabinet paripurna pertama. Pertama, arahan dari Jokowi dilanjutkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
Baca juga:
- Sofyan Djalil: 2025 Semua Tanah di Indonesia Terdaftar
- Ditanya UU RKUHP dan KPK, Ini Jawaban Yasonna Laoly
