Jokowi Minta Anies Jalankan Herd Immunity di Jakarta

Presieden Joko Widodo minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera wujudkan herd immunity di Jakarta paling lambat Agustus 2021.
Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Tagar/JPNN)

Jakarta – Presieden Joko Widodo minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera wujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok di Jakarta paling lambat pada Agustus 2021.

Jokowi juga meminta Anies untuk meningkatkan kapasitas vaksinasi di Jakarta yaitu hingga 100 ribu orang per hari, dan mulai diterapkan secepatnya. 

Percepatan pemberian vaksin ini tidak hanya bertujuan mengejar herd immunity di Jakarta. Namun, Jokowi berharap dengan vaksinasi dapat menekan laju penularan Covid-19 di Ibu Kota. Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa kebijakan Presiden ini dinilai terlalu ambisius dan akan sulit terwujud. 

“Menurut saya ini termasuk mission impossible ya karena dengan kondisi yang ada, pertama ketersediaan vaksin itu sendiri yang sampai saat ini masih bertahap,” ujar Trubus dalam wawancara tim Tagar TV Rabu, 16 Juni 2021 yang dilihat Kamis, 17 Juni 2021.


Opinion leader ini penting karena memliki kapasitas bisa mempengaruhi masyarakat meskipun dalam konteks tertentu dia tidak memiliki jabatan apa-apa tapi dia mempunya pengaruh besar.


Meskipun jumlah vaksin di Jakarta masih terbilang cukup akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak beberapa kendala seperti, adanya keterbatasan dari tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan.

“Terdapat persoalan budaya masyarakat, yaitu belum bisa memahami bahwa Covid itu berbahaya, dan sebagian juga masih menganggap Covid ini konspirasi dan rekayasa,” ujarnya. 

Hal tersebutlah yang mungkin masih sulit untuk menerapkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat awam. Persoalan kesuksesan target yang diberikan oleh Presiden sebenarnya lebih menekankan kepada bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud secara sinergis. 

“Seperti yang diketahui saat ini seringkali Pemprov DKI dan Presiden itu sering tidak sinkron, jadi publik yang lihat bukan kolaborasi tapi malah persaingan,” kata Trubus. 

Trubus juga menyayangkan dengan adanya ketidaksinerginya hubungan antara pusat dan daerah, sehingga hal tersebut tidak bisa dibenahi dari awal masuknya Covid di Jakarta.

Setelah terjadinya lonjakan kasus yang tinggi saat per 13 Juni 2021 sebanyak 11.500 penambahan per harinya, baru pemerintahan pusat turun tangan memanggil pemerintahan daerah untuk segera mengambil langkah cepat. 

Hal ini dinilai cukup terlambat dan tidak berkaca dari kasus lonjakan sebelumnya seperti awal pandemi ada di Indonesia. Trubus juga menegaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan Presiden, maka Gubernur DKI Jakarta beserta Pemprov DKI harus bekerja keras melakukan pendekatan tidak hanya sektor formal seperti RT/RW tetapi juga pada tokoh informal dan kolaborasi pada tokoh agama, dan opinion leader. 

Opinion leader ini penting karena memliki kapasitas bisa mempengaruhi masyarakat meskipun dalam konteks tertentu dia tidak memiliki jabatan apa-apa, tapi dia mempunya pengaruh besar,” ujarnya.

Gubernur DKI perlu meyakinkan masyarakat terkait keamanan dari vaksin terhadap komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat mendengar banyaknya hoax terkait vaksin yang membuat masyarakat tidak ingin di vaksinasi. Penting juga untuk pemerintah mengadakan literasi dan memberikan keyakinan pada masyarakat awam khususnya pada golongan masyarakat rendah. 

“Seperti saat adanya isu kematian akibat vaksin Astra Zeneca sempat menjadi momok menakutkan bahwa vaksin itu mengerikan,” ucapnya.

Pemerintah juga harus bertindak tegas dengan menerapkan Perda No. 2 Tahun 2020 yang berisi bahwa bagi orang yang menolak diberi vaksin akan dikenai denda sebesar lima juta rupiah. 

“Hal ini perlu disosialisasikan ke masyarakat dan memberi pengertian bahwa aturan tersebut sudah ada dan harus dilaksanakan, supaya masyarakat kita tergerak dan ada kemauan untuk di vaksinasi,” ujarnya.

Saat ini pemerintah sudah melakukan vaksinasi Covid sekitar 20 juta per 13 Juni 2021 dimana masih belum menginjak target minimal, yaitu 181,5 juta orang sampai akhir 2021. 

Menurut Trubus target yang ditetapkan pemerintah akan sulit terwujud karena melihat banyak masyarakat yang lebih memikirkan masalah dirinya sendiri seperti perekonomian yang sulit akibat pandemi, dibandingkan memikirkan vaksinasi sehingga hal tersebut akan sulit berjalan dengan cepat. 

“Kendala lain juga bisa dari masalah geografis wilayahnya yaitu jarangnya puskesmas, kurangnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang membuat orang sulit untuk mengikuti vaksinasi,” ujarnya. []

(Selfiana)

Berita terkait
Relawan Jokowi Centre Kritik Gubernur DKI Anies Baswedan
Relawan Jokowi Centre menilai Gubernur Anies Baswedan setengah hati menangani Covid-19.
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Pelaku Sektor Jasa Keuangan
Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal bagi pelaku di sektor jasa keuangan di GBK Jakarta
Ajakan Jokowi Wujudkan Indonesia Maju dengan SDM Unggul
Presiden Jokowi ajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Maju dengan SDM yang unggul
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.