Jokowi Kalah di Medan, TKD Legowo

Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Mar'uf Amin (Jokowi-Mar'ruf) kalah di Kota Medan
Rudi Chairuriza Tanjung (kanan) ketika memperhatikan amplop berisi kertas suara calon presiden dan wakil presiden yang masih bersegel (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo-KH Mar'uf Amin (Jokowi-Mar'ruf) kalah di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). 

Dari total 21 kecamatan yang sudah selesai proses rekapitulasi tingkat kecamatan, suara Prabowo-Sandi sebanyak 634.413 dan Jokowi-Ma'ruf 563.626 suara. Total surat suara yang terpakai mencapai 1.198.039.

Ini didapat dari rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumut, Minggu 12 Mei 2019 di Hotel Santika Dyandra Medan.

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga membenarkan, pihaknya sudah merekapitulasi penghitungan suara Kota Medan di tingkat provinsi. Hanya saja hasilnya belum disahkan.

"Untuk Kota Medan belum bisa diselesaikan atau disahkan hasil penghitungannya, karena masih ada saksi partai atau peserta pemilu yang mengajukan pertanyaan," ujarnya.

Saksi Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf, Rudi Chairuriza Tanjung ditemui di sela rapat pleno, mengaku tetap optimis meski suara nomor urut 01 kalah di Kota Medan.

"Kita dari saksi capres nomor urut 01 dan Tim Kemenangan Daerah (TKD) Sumatera Utara menerima dengan legowo bila kalah di Kota Medan. Kita tetap optimis, karena kita yakin Bapak Joko Widodo akan kembali menjadi Presiden RI 2019 - 2024," ujarnya.

Meski Jokowi kalah di Kota Medan, Rudi mengaku pemerintah nantinya tidak akan pernah membedakan daerah satu dengan daerah lain.

"Pemerintah tidak akan pernah menganaktirikan suatu daerah. Semua program pemerintah pastinya akan selalu disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kita harapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 juga mau menerima hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU," ungkapnya.[]

Baca juga:

Berita terkait
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.