Jakarta, (Tagar 20/3/2019) - Beberapa waktu jelang Pilpres 2019, isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali naik ke permukaan. Prabowo dinilai lebih memiliki beban masa lalu dibanding rivalnya, Joko Widodo atau Jokowi yang tanpa beban masa lalu.
Juru Bicara badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Agnes Marcellina mengaku enggan menanggapi isu tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan isu musiman yang kerap muncul jelang pilpres.
"Saya rasa tidak perlu ditanggapi karena isu selalu muncul setiap 5 tahunan sejak 2009," katanya kepada Tagar News, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/3) malam.
"Kubu lawan apalagi saat ini lawannya masih itu-itu juga. (mereka) selalu mengeluarkan isu tersebut karena tidak punya peluru baru untuk menyerang," imbuhnya.
Politisi partai Gerindra yang saat ini melaju sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Jabar XI Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya juga mempertanyakan perihal kenapa Jokowi tidak juga menyelesaikan kasus HAM tersebut kala menjabat sebagai presiden.
Agnes menilai, tidak mampunya pemerintah dalam mengusut kasus, membuktikan bahwa pelanggaran HAM oleh Prabowo tidak valid.
"Jika pak Prabowo terkait kasus HAM mengapa tidak diselesaikan selama 5 tahun ini oleh pemerintah? Artinya memang tidak ada bukti bahwa pak Prabowo mempunyai masalah HAM yang selalu diisukan," tegasnya.
Jelang pilpres 2019 digelar. sebuah potongan video viral di media sosial. Mantan petinggi militer Agum Gumelar memberikan kesaksian bahwa Prabowo telah dipecat dari dinas militer lantaran melakukan pelanggaran HAM berat.
Sebelumnya, dalam debat capres perdana, calon Presiden petahana Joko Widodo juga menyinggung soal beban masa lalu Prabowo. Meski tidak secara terang-terangan menjurus kearah pelanggaran HAM, banyak pihak yang menilai arah kalimat Jokowi menuju ke sana.
Jokowi mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan dari Prabowo saat melakukan debat. Kala itu, mantan Danjen Kopassus itu bertanya pandangannya terkait konflik kepentingan dalam jabatan politik.
Jokowi kemudian menjawab bahwa transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam mengeksekusi program-program kerja selama ini, membuatnya sama sekali tak punya beban dan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Sehingga leluasa dalam bekerja.
"Pertama, akan saya mulai dari saya, Pak Prabowo, saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga enak dalam bekerja, enak dalam memberi perintah," kata Jokowi dalam debat capres perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). []
Baca juga: 30 Hari Jelang Pemilihan, Mungkinkah Prabowo Kalahkan Jokowi?
